Kemudian juga untuk bidang kesehatan, pemerintah harus memiliki data yang akurat tentang masalah kesehatan di Papua. Dengan data yang ada maka dapat dilakukan penanganan secara kompherensif.
“Kalau saya lihat selama ini, semua asal kerja, yang penting ada laporan ke pusat, tapi outputnya tidak ada. Makanya tidak heran jika keberadaan Otsus hingga kini masih jauh dari harapan,” paparnya.
Lebih lanjut untuk mengoptimalkan pengelolahan dans otsus, maka pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi hingga pusat harus saling bersinergi.
“Setiap program kerja itu harus selaras, jangan sampai dari pusat bikin lain, daerah bikin lain, tapi harus selaras semua satu arah,” sarannya.
Prof Ave juga menyarankan untuk provinsi baru, harus bersinergi dengan provinsi-provinsi pemekaran atau provinsi induk sehingga saling keterkaitan. Infrastruktur juga harus mulai dari kampung-kampung, dengan begitu pola kehidupan mereka akan berjalan secara maksimal,” tuturnya.
Hal yang tak kalah penting adalah terkait pengelolahan dana otsus yang seharusnya transparan dan akuntabel. Ini kunci agar program tersebut terserap secara baik. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga harus mampu berinovasi sehingga ada valuenya untuk pembangunan daerah.
“Jangan sampai setiap tahun program yang sama terus, tapi harus ada inovasi sehingga ada valuenya untuk pembangunan daerah,” saran Prof Ave.
Begitu juga dengan sistem pengawasan oleh pemerintah pusat. Data Otsus yang sudah digelontorkan harus dikawal, dievaluasi dan diberikan catatan atau bahkan sanksi jika tidak mengikuti sistem atau perencanaan yang sesuai pesan Otsus itu sendiri.
“Saya berharap ke depannya integrasi pembangunan di tanah Papua dapat berjalan baik dan Otsus benar-benar memberi manfaat untuk semua di Papua,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
