Site icon Cenderawasih Pos

Pelanggaran Pemilu Berpotensi Terjadi di Pilkada

Anum Siregar (foto: Elfira/Cepos)

JAYAPURA – Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) memiliki catatan tersendiri terkait dengan peta kerawanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tanah Papua khususnya Provinsi Papua. Ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan ALDP pada Pemilu lalu dan berpotensi akan terjadi di Pilkada mendatang, diantaranya penghitungan surat suara dilakukan secara tertutup maupun penghitungan dilakukan di tempat yang berbeda dengan tempat pemungutan suara.

Juga penghitungan suara dikendalikan orang tertentu misalkan kepala kampung dan peserta Pemilu yang membawa lari kotak suara.

“Pelanggaran-pelanggaran di Pemilu kemarin  berpotensi terjadi juga terjadi di Pilkada mendatang,” kata Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (20/9). Bahkan Anum menyebut, banyak sekali daerah daerah di Papua yang mengalami konflik saat Pemilu.

“Tingkat distrik itu paling rawan sekali, juga politik identitas, agama dan sara kerap dimainkan. Ditambah lagi dengan politik uang yang merupakan pelanggaran paling sering dalam Pemilukada,” ucapnya.

Sementara itu, tantangan Pilkada di Papua adanya pelanggaran Pemilu terjadi berulang dan meningkat, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, menguatnya politik identitas, institusi, kelompok dan personal.

Lanjut Anum, media sosial cenderung digunakan untuk sentimen sara dan provokasi, indikasi keterlibatan ASN dan aparat keamanan, data dan administrasi yang masih bermasalah, money politic, partai politik yang masih transaksional dan masyarakat sipil cenderung masih mudah dimobilisasi.

“Untuk itu, kami merekomendasikan agar penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan memiliki kapasitas. Memperkuat deteksi ancaman kerawanan, analisa dan mitigasinya, netralitas ASN dan aparat keamanan, penegakan hukum yang profesional serta tahapan pemilu tepat waktu dan ketersediaan logistik Pemilu,” kata Anum.

Rekomendasi lainnya lanjut Anum adalah bagaimana memperkuat koordinasi diantara penyelenggara juga dengan pemerintah dan MRP serta meningkatkan partisipasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan. (fia/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version