Jika tidak puas lanjut Marthen, maka silahkan menggunakan mekanisme yang sudah diatur. Menyampaikan secara santun dan baik, atau menyurat secara resmi ke Pj Gubernur.
Sebelumnya, sebanyak 113 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dilantik Pj Sekda Derek Hegemur, Jumat (15/3).
Pelantikan Jabatan Administrator di lingkungan Pemprov ini dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari BKN Nomor 800.1.3.6/0134/SET Tanggal, 5 Januari 2024 tentang pertimbangan teknis pengangkatan, promosi dan mutasi pejabat Administrator dan rekomendasi dari Mendagri Nomor: 100.2.2.6/1944/OTDA tanggal 7 Maret 2024 tentang persetujuan pengangkatan, pelantikan dan pengukuhan pejabat administrator Pemerintah Provinsi Papua.
Sementara ketua dan Pendiri Lembaga Pengembangan Generasi (Lempeng) Papua Ps Catto Y Mauri.STh.
Cato menyatakan pelantikan penjabat Eselon III di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, tidak sejalan dengan semangat pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dimana tujuan pemekaran DOB menurut dia untuk memberi ruang bagi masyarakat Papua, berkarta di masing masing wilayah adat yang ada.
“Tapi yang kami lihat hari ini, yang dilantik, justru masih ada orang Sorong atau wilayah lain di luar wilayah adat Tabi Saireri,” ujar Cato, Kamis (21/3).
Dia pun menegaskan pemerintah Papua, harus memahami struktur kerja, sesuai admintriasi wilayah. Sebab apabila kedepannya pelantikan penjabat eselon III, masih tetap seperti yang terjadi saat ini, maka hak politik masyarakat wilayah adat Tabi-Saireri akan semakin terjepit.
“Jadi kami minta jangan PJ Gubernur Papua maupun jajarannya tidak boleh bersandiwara memilih pemimpin di negeri ini,” tegasnya.(fia/rel/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
