JAYAPURA – Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengapresiasi upaya Kementerian HAM untuk menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Ini dianggap sebagai penghargaan namun juga tanggungjawab lebih untuk lebih serius menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak asasi.
Ia tak menampik bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur menilai kelayakan Indonesia memimpin Dewan HAM PBB.
“Memang secara eksplisit kita masih menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Tetapi itu tidak bisa dilihat sebagai faktor yang melemahkan, justru harus dijadikan pekerjaan rumah agar ke depan Indonesia semakin serius menuntaskan berbagai persoalan HAM,” tegasnya.
Tan Wie Long menilai, kepercayaan internasional tersebut merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk membuktikan komitmen nyata dalam menegakkan HAM, baik di dalam negeri maupun dalam peran diplomasi global.
“Indonesia dituntut memberikan contoh konkret kepada negara-negara anggota PBB lainnya bahwa kita mampu memimpin dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa isu pelanggaran HAM dan diskriminasi tidak boleh dilihat secara sempit atau sepihak. Menurutnya, persoalan HAM harus dipahami dari perspektif yang lebih luas dan universal, dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang sosial, politik, dan budaya.
“Pendekatan satu sudut pandang saja tidak cukup. HAM itu isu global yang harus dilihat secara komprehensif, adil, dan berimbang,” tambahnya.
JAYAPURA – Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengapresiasi upaya Kementerian HAM untuk menjadi Presiden Dewan HAM PBB. Ini dianggap sebagai penghargaan namun juga tanggungjawab lebih untuk lebih serius menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak asasi.
Ia tak menampik bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur menilai kelayakan Indonesia memimpin Dewan HAM PBB.
“Memang secara eksplisit kita masih menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Tetapi itu tidak bisa dilihat sebagai faktor yang melemahkan, justru harus dijadikan pekerjaan rumah agar ke depan Indonesia semakin serius menuntaskan berbagai persoalan HAM,” tegasnya.
Tan Wie Long menilai, kepercayaan internasional tersebut merupakan tantangan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk membuktikan komitmen nyata dalam menegakkan HAM, baik di dalam negeri maupun dalam peran diplomasi global.
“Indonesia dituntut memberikan contoh konkret kepada negara-negara anggota PBB lainnya bahwa kita mampu memimpin dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa isu pelanggaran HAM dan diskriminasi tidak boleh dilihat secara sempit atau sepihak. Menurutnya, persoalan HAM harus dipahami dari perspektif yang lebih luas dan universal, dengan mempertimbangkan berbagai latar belakang sosial, politik, dan budaya.
“Pendekatan satu sudut pandang saja tidak cukup. HAM itu isu global yang harus dilihat secara komprehensif, adil, dan berimbang,” tambahnya.
