JAYAPURA- Jaringan Damai Papua (JDP) menaruh harapan pada sosok Panglima TNI yang baru agar mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua melalui jalan damai.
“Caranya adalah dengan mengedepankan pola pendekatan soft (lunak). Diantaranya dengan mengurangi model operasi keamanan yang senantiasa membawa korban jiwa dan harta benda di pihak rakyat sipil,” kata Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy SH.
Yan juga meminta Panglima TNI membuka akses bagi rakyat sipil di wilayah konflik seperti Nduga, Sinak, Waghete, Karubaga, Mulia, Enarotali dan Deiyai untuk dapat memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan.
Serta menarik seluruh personel militer berstatus BKO dan mengedepankan pendekatan humanis dengan mendayagunakan aparat keamanan lokal misalnya Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Dimana hal itu dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemuka agama, adat dan tokoh masyarakat lokal di setiap wilayah masing-masing. Kepercayaan mesti diberikan kepada rakyat lokal dalam membangun perdamaian di tanah Papua.
“JDP juga mendorong Panglima TNI untuk ikut mendorong dilakukannya dialog damai untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan menelan begitu banyak korban di tanah Papua,” pungkasnya. (fia/wen)
JDP Minta Tarik Seluruh Personel Militer BKO, dan Berdayakan Babinsa
JAYAPURA- Jaringan Damai Papua (JDP) menaruh harapan pada sosok Panglima TNI yang baru agar mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua melalui jalan damai.
“Caranya adalah dengan mengedepankan pola pendekatan soft (lunak). Diantaranya dengan mengurangi model operasi keamanan yang senantiasa membawa korban jiwa dan harta benda di pihak rakyat sipil,” kata Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinussy SH.
Yan juga meminta Panglima TNI membuka akses bagi rakyat sipil di wilayah konflik seperti Nduga, Sinak, Waghete, Karubaga, Mulia, Enarotali dan Deiyai untuk dapat memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan.
Serta menarik seluruh personel militer berstatus BKO dan mengedepankan pendekatan humanis dengan mendayagunakan aparat keamanan lokal misalnya Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Dimana hal itu dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pemuka agama, adat dan tokoh masyarakat lokal di setiap wilayah masing-masing. Kepercayaan mesti diberikan kepada rakyat lokal dalam membangun perdamaian di tanah Papua.
“JDP juga mendorong Panglima TNI untuk ikut mendorong dilakukannya dialog damai untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan menelan begitu banyak korban di tanah Papua,” pungkasnya. (fia/wen)
