Harapannya Memudahkan Petugas dan Pemilih
JAKARTA-Desain sementara surat suara pemilu nasional 2024 mulai disimulasikan di masyarakat. Untuk pertama kalinya, simulasi kepada masyarakat umum dilakukan di Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (20/11).
Dalam simulasi tersebut, dua desain surat suara diuji kepada warga di dua tempat pemungutan suara (TPS). Desain pertama, lima jenis pemilihan diringkas dalam tiga surat suara. Yakni surat suara pilpres digabung dengan DPR RI, DPRD Provinsi digabung dengan DPRD Kab/Kota, dan DPD sendiri.
Sementara dalam desain kedua, lima jenis surat suara diringkas menjadi dua saja. Yakni surat suara Pilpres digabungkan dengan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Untuk surat suara DPD RI tetap sendiri.
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, desain tersebut belum final. KPU masih akan mencari formula yang tepat. Pihaknya berharap bisa mencapai beberapa tujuan. Yang utama adalah meringankan beban petugas. Dengan jumlah surat suara semakin sedikit, diharapkan tugas dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi makin ringan.
”Juga makin sedikit formulir yang diisi. Waktu penyelesaian tugas di TPS bisa lebih cepat.” ujarnya saat dihubungi kemarin (21/11). Hal ini penting agar potensi peristiwa Pemilu 2019 tak terulang. Yakni jatuhnya korban dari petugas lapangan akibat rekapitulasi yang memakan waktu.
Selanjutnya, surat suara baru harus efisien. Dengan jumlah yang dicetak makin sedikit, kebutuhan kotak suara bisa ikut berkurang. Targetnya anggaran pengadaan dan distribusi logistik makin kecil.
Desain baru juga diharapkan bisa memudahkan pemilih. Berkaca pada pengalaman Pemilu 2019 lalu, surat suara tidak sah untuk pemilihan DPD mencapai 19,2 persen. ”Itu tinggi sekali. Sebagian besar karena tidak dicoblos,” tuturnya.
Lebih lanjut lagi dari aspek politik, desain baru diharapkan bisa memperkuat coattail effect, atau efek ekor jas antara calon presiden dengan partai. Sehingga ada korelasi antara parpol dan capres yang dipilih. ”Jadi pasangan capres-cawapres terpilih mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Sistem presidensiil semakin kuat,” ujarnya.
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menambahkan, simulasi dilakukan untuk melihat sejauh mana desain baru bisa diterapkan ke masyarakat. Masyarakat yang ikut dalam simulasi juga ditanya oleh tim survei. Hasil survei itu nantinya dikumpulkan dan menjadi bahan evaluasi.
Selain di Manado, kata Evi, simulasi lanjutan masih akan dilakukan lagi. Rencananya, simulasi kedua dan ketiga akan digelar di Bali dan Sumatera Utara. ”Pada bulan Desember tahun 2021,” pungkasnya. (far/bay/JPG)
