JAYAPURA-Pelantikan Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE., MM., sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP., MH., Jumat (15/10) lalu, menurut Forum Peduli Pembangunan Demokrasi (FPPD) Papua sudah melalui mekanisme.
Bahkan menurut Ketua FPPD Papua, Panji Agung Mangkunegoro, Gubernur Papua yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siap yang menjadi Sekda, juga telah berkoordinasi dengan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.
Oleh sebab itu, Panji mengecam pihak-pihak Gubernur Papua dan sekda, seakan kursi Sekda Papua adalah kursi politik. Bahkan dirinya meminta agar jangan ada yang mendiskreditkan Presiden Jokowi dan Gubernur Lukas Enemba dalam pelantikan Sekda Papua ini.
“Jangan mendiskreditkan Presiden Jokowi dan Lukas Enembe dalam pelantikan Sekda Papua. Kita harus sadari bahwa jabatan Sekda, bukan jabatan politik,” ucap Panji saat menggelar jumpa pers, Kamis (21/10).
Terkait adanya tudingan bahwa surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Sekda Papua diduga palsu, Panji meminta pihak-pihak yang menyampaikan tudingan tersebut untuk membuktikan apa yang disampaikan. Sebab pihak-pihak yang menuding Keppres yang menjadi dasar pelantikan Sekda Papua palsu, menurut Panji meremehkan Presiden Jokowi dan Gubernur Lukas Enembe.
Panji Mangkunegoro menyebutkan bahwa pelantikan Ridwan Rumasukun sebagai Sekda Papua sudah dilakukan berdasarkan salinan Keputusan Presiden Nomor 148/TPA tahun 2021. Untuk itu, dirinya berharap tidak ada pihak-pihak yang membuat kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan yang seakan-akan menyebutkan pelantikan yang sudah dilakukan, tidak sah.
“Presiden Jokowi datang ke Papua bertepatan dengan kegiatan PON 2021. Presiden sendiri sudah mengetahui masalah yang terjadi yakni polemik dualisme Sekda. Sehingga Presiden telah mengeluarkan Keppres, kemudian Gubernur Papua telah melantik Ridwan Rumasukun sebagai Sekda defenitif,” tambahnya.
Dengan adanya pelantikan Sekda Papua ini, menurut Panji persoalan dualisme Sekda sudah selesai. Untuk itu, dirinya meminta tak ada lagi pihak-pihak yang menggunjingkan hal itu. Sebab, pemerintahan sudah harus berjalan secara normal. “Sisa masa jabatan Gubernur Papua tinggal 2 tahun lagi, jadi tolong dihargai. Jika ada pihak-pihak yang mau maju menjadi pejabat silakan ikut Pilgub 2024,” tutupnya.
Di tempat yang sama Benyamin Gurik mewakili Pemuda Adat Papua (PAP) meminta jangan ada lagi pihak-pihak yang membuat polemik di Papua. Karena Gubernur Papua saat ini bersama masyarakat di Papua sedang berfokus membangun Papua dengan berbagai persoalan.
“Kami berikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden, yang sudah mengambil langkah dan memberikan jawaban terhadap polemik yang berkepanjangan tentang siapa Sekda di Provinsi Papua. Dengan dilantiknya Sekda defenitif, kami orang Papua senang, akhirnya masalah ini bisa berakhir. Oleh karena itu kami mendukung apapun keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden sendiri menunjuk bapak Ridwan Rumasukun sebagai Sekda defenitif,” tuturnya.
Benyamin Gurik juga berharap, jangan ada lagi pihak-pihak yang membuat polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat. Sebab persoalan pembangunan di Papua menurutnya tidak bisa ditunda.
“Masyarakat butuh pemerintahan yang kondusif. Stop bermain di tengah jalan untuk merusak citra pemerintah terutama kepemimpinan gubernur di akhir masa jabatan yang beliau harus menjalankan visi misinya di periode kedua ini. Karena mereka harus bekerja bagi rakyat Papua. Kami berharap Sekda Papua Ridwan Rumasukun agar tetap fokus,” pintanya.(oel/nat)
