Giovano menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga pengawas anggaran berhak mengetahui dan terlibat dalam setiap keputusan penting terkait penggunaan dana publik. Oleh karena itu, ia meminta adanya keterbukaan dari Pemprov maupun pemerintah pusat.
“Kami butuh kejelasan dari mana dana itu diambil. Jangan sampai secara diam-diam menggunakan dana yang sudah ditolak penggunaannya oleh Banggar. Ini menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos