Sembilan Tahun Kepemimpinan, Delapan Kali WTP

JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jumat (21/5) kemarin. Ini merupakan opini WTP ke-8 yang diraih Pemkot Jayapura dalam 9 tahun kepemimpinan Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM.

“Selama 9 tahun kepemimpinan saya, 8 kali Pemkot Jayapura raih Opini WTP murni dari BPK RI. Ini kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran mereka dengan baik. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini kita harus ikat pinggang, namun tetap bekerja secara transparan,” ungkap Benhur Tomi Mano, Jumat (21/5) kemarin.

Wali Kota Tomi Mano mengaku bahwa raihan opini WTP sebanyak 8 kali ini tak lepas dari bimbingan BPK RI yang mengarahkan, sehingga Pemkot Jayapura dapat menjalankan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaran pemerintahan dengan baik, dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

“BPK yang telah membimbing dan  mengarahkan, sehingga kami bisa menjalankan serta penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, dengan efisien, dan transparan, serta akuntabel,” akunya.

BTM menyebutkan bahwa dirinya siap mempertahankan Opini WTP hingga di akhir masa jabatannya nanti. Menurutnya, hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah oleh BPK dapat mengukur apakah angka kemiskinan dan pengangguran menurun di Kota Jayapura.

“Di Kota Jayapura, dari 2012, angka kemiskinan kita turun dari 14 ke 12. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita capai 79,78 persen, yang mana menjadi yang tertinggi di Papua dan mencapai rata-rata IPM nasional. Ini tak lepas dari kita patuh mengikuti pengelolaan keuangan dengan baik di Kota Jayapura,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mano mengajak bupati 28 kabupaten se-Papua untuk dapat membuka diri dalam audit yang dilakukan BPK di daerahnya.

“Bukan mereka mencari-cari kesalahan, tapi membina kita supaya tertib administrasi keuangan. Supaya kita bisa ukur menjadi bupati/wali kota dalam menata tata kelola keuangan pemerintahan. Di akhir tahun, kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat maupun tingkat kemiskinan di daerah. Artinya, uang yang kita pergunakan betul-betul kita gunakan demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Atas pencapaian 8 kali WTP dalam 9 tahun kepemimpinan, Wali Kota Mano mengapresiasi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua yang telah banyak memberikan pembinaan bagi kepala daerah, sehingga kepala daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dan meraih opini WTP. (gr/nat)

JAYAPURA- Pemerintah Kota Jayapura kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Jumat (21/5) kemarin. Ini merupakan opini WTP ke-8 yang diraih Pemkot Jayapura dalam 9 tahun kepemimpinan Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM.

“Selama 9 tahun kepemimpinan saya, 8 kali Pemkot Jayapura raih Opini WTP murni dari BPK RI. Ini kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran mereka dengan baik. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini kita harus ikat pinggang, namun tetap bekerja secara transparan,” ungkap Benhur Tomi Mano, Jumat (21/5) kemarin.

Wali Kota Tomi Mano mengaku bahwa raihan opini WTP sebanyak 8 kali ini tak lepas dari bimbingan BPK RI yang mengarahkan, sehingga Pemkot Jayapura dapat menjalankan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaran pemerintahan dengan baik, dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

“BPK yang telah membimbing dan  mengarahkan, sehingga kami bisa menjalankan serta penyelenggaraan pemerintahan dengan baik, dengan efisien, dan transparan, serta akuntabel,” akunya.

BTM menyebutkan bahwa dirinya siap mempertahankan Opini WTP hingga di akhir masa jabatannya nanti. Menurutnya, hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah oleh BPK dapat mengukur apakah angka kemiskinan dan pengangguran menurun di Kota Jayapura.

“Di Kota Jayapura, dari 2012, angka kemiskinan kita turun dari 14 ke 12. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita capai 79,78 persen, yang mana menjadi yang tertinggi di Papua dan mencapai rata-rata IPM nasional. Ini tak lepas dari kita patuh mengikuti pengelolaan keuangan dengan baik di Kota Jayapura,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Mano mengajak bupati 28 kabupaten se-Papua untuk dapat membuka diri dalam audit yang dilakukan BPK di daerahnya.

“Bukan mereka mencari-cari kesalahan, tapi membina kita supaya tertib administrasi keuangan. Supaya kita bisa ukur menjadi bupati/wali kota dalam menata tata kelola keuangan pemerintahan. Di akhir tahun, kita bisa mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat maupun tingkat kemiskinan di daerah. Artinya, uang yang kita pergunakan betul-betul kita gunakan demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Atas pencapaian 8 kali WTP dalam 9 tahun kepemimpinan, Wali Kota Mano mengapresiasi Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua yang telah banyak memberikan pembinaan bagi kepala daerah, sehingga kepala daerah dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dan meraih opini WTP. (gr/nat)