Komnas HAM Sarankan Dialog Pemerintah dengan OPM
JAYAPURA-Kunjungan Komnas HAM RI ke Polda Papua terungkap sejumlah pendapat dan pandangan Diskusi yang dilakukan di Aula Cenderawasih ini langsung dipimpin Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K didampingi PJU Polda Papua, Ka Ops Damai Cartenz-2022 Kombes Pol Muhammad Firman, S.I.K dan sejumlah pejabat Polda Papua.
Sementara dari Komnas HAM sendiri menghadirkan Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Beka Ulung Hapsara, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey dan Koordinator Bidang Mediasi Komnas HAM Asri Wahono.
Dari pertemuan ini Komnas HAM ingin mendapat informasi langsung dari pihak kepolisian terkait pendekatan yang dilakukan aparat keamanan termasuk pemahaman aparat terkait hak-hak yang harus dihormati dan penanganan kasus-kasus menonjol yang berpotensi melahirkan pelanggaran HAM. “Kami sampaikan kepada teman-teman Komnas HAM bahwa hingga saat ini untuk wilayah Papua situasi masih landai namun ada beberapa kejadian di Yahukimo yang menimbulkan korban jiwa dan juga harta benda,” kata Fakhiri usai kegiatan.
Ditambahkan bahwa kejadian di Yahukimo kemarin menjadikan pihak kepolisian tetap sabar dalam penegakan hukum agar tetap profesional. Lalu akhir akhir ini, isu daerah otonomi baru (DOB) juga mulai meningkat khususnya terkait aksi unjuk rasa penolakan DOB.
“Kami berharap ke depannya tidak terjadi korban jiwa baik dari masyarakat maupun aparat keamanan seperti yang terjadi di Yahukimo kemarin,” ucap Kapolda Papua.
Dipaparkan upaya atau pendekatan yang dilakukan selama ini masih mengedepankan pola soft approach dengan pendekatan terhadap tokoh-tokoh. Hanya disini Polisi kata Kapolda tidak mau sampai menggantikan peran-peran para tokoh ini karena masing-masing memiliki peran dan kapasitas.
“Polanya masih tetap soft approach dan kami biarkan saja semua berjalan natural, tumbuhkan dalam diri masyarakat. Jadi nantinya biarkan para tokoh-tokoh yang menjadi kepanjangan tangan dari kita kepada masyarakat untuk bisa memberikan pesan Kamtibmas,” sambung Fakhiri.
Di sini Kapolda memastikan dalam proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan, baik dan professional.
Sementara Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menyampaikan koordinasi Komnas HAM dengan Polri tidak hanya ada di Papua tetapi juga terdapat di seluruh Indonesia.
“Kasus-kasus besar seperti kejadian di KM – 50 kami secara profesional menangani sampai kemarin selesai di putusan pengadilan. Oleh Karena itu saya sampaikan penegakan hukum di Papua tetap harus dilakukan dan tidak hanya koridor-koridor yang diperhatikan,” beber Taufan.
Komnas HAM menurut Taufan kini sedang mengusulkan untuk mendorong dilakukannya dialog damai di Papua antara pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat dan semua dalam bingkai NKRI. “Rencana ini sudah disetujui para petinggi negara sehingga kami mohon kerja sama Komnas HAM Papua dengan Polda Papua untuk terus dijaga guna menuntaskan persoalan yang ada selama ini,” tutup Taufan. (ade/nat)
