JAYAPURA-Dewan Gereja Papua /West Papua Council of Churches (WPCC) mengatakan pemekaran kabupaten/kota maupun provinsi di tanah Papua telah menjadi senjata ampuh pemerintah dalam melakukan politik penguasaan dan pendudukan di tanah Papua. Akibat pembangunan pemekaran, selama 59 tahun orang Papua secara ekonomi dan sosial budaya diambil alih dan dikuasai warga migran dari Indonesia.
Anggota Dewan Gereja, Gembala Dr. Socratas S Yoman mengatakan mendasari ayat dari Injil Matius 5:8 dan Injil Lukas 8:16 pihaknya kembali mengalami bersama situasi nyata, suka dan duka yang dialami jemaat yang digembalakan di tanah Papua. Dimana memasuki pertengahan bulan Maret 2022, situasi Papua belum banyak berubah, masih diselimuti situasi duka. Penderitaan, tetesan darah dan air mata umat di tanah Papua masih mengalir.
“Kami masih mengalami situasi seperti tahun-tahun sebelumnya di atas tanah kami sendiri. Bertolak dari pengalaman kami dan atas dasar dari apa yang kami dengar dan lihat selama ini, kami harus menyampaikan bahwa pemekaran daerah otonom baru di tanah Papua sebagai jalan mempercepat pemusnahan orang Papua dan mempermudah eksploitasi sumber daya alam Papua.
Kami terus memprihatinkan trend meningkatnya jumlah migrasi orang Indonesia masuk di tanah Papua. Beranjak pada laporan berbagai penelitian para ahli dan hasil resmi laporan dan analisis Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Kependudukan dalam kurun waktu 59 tahun Indonesia menduduki tanah dan manusia di tanah Papua. Dari apa yang kami baca dan secara nyata kami alami, dari waktu ke waktu orang Papua terus semakin tersisih dan termajinalkan di atas tanah mereka sendiri,” bebernya dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin, (21/3).
Menurut Yoman, migrasi penduduk Indonesia terus membanjiri tanah Papua. Pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia di tanah Papua 36.000 jiwa dan orang Papua 887.000 jiwa. Memasuki tahun 2022, jumlah orang Papua di tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) 2.300.000′ orang dari total penduduk 5.770.000 orang.
“Akibat pembangunan pemekaran selama 59 tahun orang Papua secara ekonomi dan sosial budaya diambil alih dan dikuasai warga migran dari Indonesia. Mereka juga mulai masuk menguasai dalam politik parlemen dan pemerintahan di tanah Papua. Saat ini, dari 42 kabupaten kota di tanah Papua, 14 kabupaten telah dikuasai oleh kelompok warga migran dari Indonesia,” katanya.
Anggota Dewan Gereja lainnya Pdt. Beny Giyai mengatakan sebagaimana kajian Dewan Gereja Papua pada 9 April 2021 yang berjudul Fakta di Tanah Papua Konflik Kekerasan, Pelanggaran HAM, Kejahatan Lingkungan Hidup dan Penguasaan Tanah Papua Melalui Pengembangan Infrastruktur, pada kesempatan ini kembali dirinya menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak periode pertama (2014-2019) hingga pertengahan periode kedua kekuasaanya (2019 2024) menggalang berbagai program pembangunan di tanah Papua sebagai siasat penguasaan tanah Papua.
“Pembentukan provinsi dan kabupaten baru (infrastruktur administrasi pemerintahan atau birokrasi negara) merupakan satu kesatuan dari politik pendudukan dan penguasaan tanah Papua. Selain pembentukan provinsi dan kabupaten, dalam rangka penguasaan Papua, pemerintah juga semakin gencar menggalang pembangunan, jalan trans Papua, dermaga, bandara, dan rencana jalur kereta api (infrastruktur, transportasi dan logistik), penguasaan sumber daya (tanah, hutan, dan kandungan mineral), penetapan konsesi dan pemberian perizinan untuk eksploitasi sumber daya (infrastruktur investasi),” katanya.
Selain pasukan tempur, Pdt. Beny Giyai menyebutkan Badan Intelijen Negara (BIN) juga merupakan unsur sentral dari operasi Kogabwilhan III ini. Selain itu, pusat-pusat militer baru telah dibangun dan terus dipersiapkan, seperti TNI Angkatan Darat Kodam (Komando Daerah Militer), Korem (Komando Resort Militer), Kodim (Komando Distrik Militer), Batalyon, dan unit-unit lainnya.
TNI sendiri menurutnya merencanakan pendirian setidaknya 31 Kodim baru di Maluku dan Papua selama tahun 2020-2021. Berangkat dari pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan ada penambahan Kodim baru di wilayah Kodam Kasuari di Provinsi Papua Barat, dan Kodam Cenderawasih di Provinsi Papua.
“TNI Angkatan Laut: Lantamal, Koarmada (Komando Armada) III Marinir, Lantamal unit unit lainnya, TNI Angkatan Udara penambahan Pangkoopsau (Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara), Lanud, Pasukan Radar, dan unit unit lainnya, Kepolisian Republik Indonesia: penambahan Polda, Polresta, Polres, Polsek hingga Pos polisi. luga pasukan tempur Polisi, Brimob pun dimekarkan.
Markas Brimob hingga kompi di tanah Papua. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus menambah pasukan di Pegunungan Tengah dan Papua lainnya. Menurut catatan kami, sejak tahun 2019, lebih dari 10 ribu pasukan TNI-Polri dari luar diterjunkan ke Papua setiap tahun. Operasi keamanan ini berjalan beriringan dengan kontrol birokrasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yang saat ini dipimpin oleh mantan Kapolri Jenderal Pol, Tito Karnavian,” tutupnya.(ulo/oel/nat)
