“Apakah pelantikan ini merupakan balas jasa kampanye atau kebutuhan pembangunan, jawabannya akan ditentukan oleh waktu dan kinerja. Jika kebijakan ini menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua, maka legitimasi politiknya akan menguat. Namun jika sebaliknya, maka kritik publik akan semakin tajam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun,” bebernya.
Dalam konteks Papua yang sensitif dan penuh tantangan, setiap kebijakan harus diletakkan dalam kerangka keadilan, keberpihakan, dan keberlanjutan. Itulah pesan utama yang dapat ditarik dari pandangan kritis seorang pengamat kebijakan publik Papua terhadap pelantikan tersebut. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Apakah pelantikan ini merupakan balas jasa kampanye atau kebutuhan pembangunan, jawabannya akan ditentukan oleh waktu dan kinerja. Jika kebijakan ini menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Papua, maka legitimasi politiknya akan menguat. Namun jika sebaliknya, maka kritik publik akan semakin tajam dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan terus menurun,” bebernya.
Dalam konteks Papua yang sensitif dan penuh tantangan, setiap kebijakan harus diletakkan dalam kerangka keadilan, keberpihakan, dan keberlanjutan. Itulah pesan utama yang dapat ditarik dari pandangan kritis seorang pengamat kebijakan publik Papua terhadap pelantikan tersebut. (jim/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
