JAYAPURA-Kapolda Papua, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja menegaskan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda gerakan people power di tanah Papua. Ia justru melihat masyarakat Papua sudah dewasa dalam menyikapi setiap persoalan yang ada.
“Tidak ada itu people power di Papua. Papua aman dari people power. Bahkan, situasi terakhir pasca rekapitulasi tingkat Provinsi yang berakhir Senin (20/5) pagi kondisi Papua aman-aman saja,” ucap Kapolda Alberth Rodja kepada Cenderawasih Pos, Senin (20/5).
Dirinya mengajak masyarakat Papua untuk tetap beraktivitas sebagaimana biasanya tanpa terpengaruh dengan situasi yang saat ini terjadi di Jakarta.
“Papua aman, orang Papua NKRI. Sehingga mereka tidak terpengaruh dengan people power seperti yang ada di Jakarta sana,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring yang menegaskan bahwa di Papua tidak ada people power. Kalaupuan ada kata dia, hukumannya jelas kita di negara hukum.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengajak masyarakat Papua untuk tetap beraktivitas sebagaimana biasanya saat pengumuman penetapan pemenang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019, Rabu (22/5) besok.
Kamal mengajak masyarakat tetap beraktivitas sebagaimana biasa, tanpa terpengaruh dengan situasi yang terjadi di Jakarta saat ini.
“Di Papua tak ada people power. Saya rasa people power berkaitan dengan politik. Sementara kita tahu hasil Pemilu di Papua seperti apa dan untuk rekapitulais sudah selesai dan hasilnya telah dibawa ke Jakarta,” paparnya.
Situasi terakhir di wilayah Papua kata Kamal cukup kondusif. Terkait dengan masalah gugatan dari calon yang tidak puas terhadap proses penyelenggaraan atau ditemukan hal-hal yang menyimpang maka silakan ke Bawaslu atau ke MK.
Dirinya mengimbau masyarakat Papua untuk menunggu putusan penyelenggara KPU terkait dengan hasil putusan presiden dan wakil presiden terpilih serta anggota legislatif terpilih.
“Apapun yang menjadi putusan KPU RI, kita ikuti itu. Yang tidak puas maka silahkan melakukan upaya-upaya hukum, bukan upaya unjuk rasa dan kegiaan tambahan lainnya,” pungkasnya.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP., MKP., mengimbau para Caleg untuk dapat mengambil jalur hukum, ketika tidak merasa puas dengan hasil keputusan yang ditetapkan dalam Pemilu 2019.
“Ini pasti memiliki konsekuensi. Namun, para Caleg atau siapapun juga yang menjadi peserta Pemilu, ketika tidak puas, silahan ambil jalur hukum yang ada. Jangan sebaliknya main hakim sendiri,” jelas Hery Dosinaensaat ditanya Cenderawasih Pos, Senin (20/5)
Sekda Dosinaen juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan isu people power atau gerakan kedaulatan rakyat. Sebaliknya menurut Sekda Dosinaen, biarlah tahapan Pemilu Serentak 2019, khususnya di Provinsi Papua, menjadi kewenangan dari KPU dan Bawaslu sebagai pihak penyelenggara dan pengawas.
Sementara gerakan people power yang beberapa hari terakhir mulai viral ternyata juga ikut dibahas di Papua. Kalimat yang pertama kali dilontarkan oleh pendiri Partai Amanat Nasioan (PAN), Amien Rais ini terus bergulir dan cukup diwanti-wanti oleh publik. Apa yang akan terjadi pada 22 Mei mendatang.
Terkait ini beberapa tokoh di Papua sudah mengeluarkan statemen yang isinya menolak aksi people power.
Meski demikian pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung berpendapat bahwa situasi keamanan di Papua juga perlu diperhatian. Potensi gangguan keamanan patut diwaspadai. Karena kata Yaung gerakan people power sedang ditunggangi oleh gerakan transnasional lintas negara yang tujuannya menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantikan dengan sistem khilafah.
“Saya melihat adanya campur tangan asing dalam gerakan ini sehingga pihak keamanan dimana saja termasuk di Papua juga perlu waspada. Perlu mendeteksi setiap potensi ancaman terhadap keamanan negara dan menyiapkan strategi untuk memukul balik,” kata Yaung dalam pesannya, Senin (20/5).
Ia memaparkan bahwa kebiasaan pihak asing yang bermain politik “dua tangan” digambarkan bahwa tangan yang satu menggerakkan people power di Jakarta dan tangan satunya lagi memerintahkan TPN/OPM melakukan penyerangan pada 22 Mei 2019. Ketika terjadi serangan beruntun di Papua yang dilakukan kelompok TPN/OPM Kodap 8 Intan Jaya dan Mimika yang dipimpin Ayub Waker terhadap karyawan Freeport misalnya, hal ini akan memantik semangat kaum jihadis yang menunggangi aksi tersebut untuk melakukan aksi teror Hamaliyah di Jakarta.
Meski sedikit jauh dari benang merah namun kata Yaung pola permainan politik pihak asing untuk mengobok-obok Indonesia akan tetap memainkan cara yang sama. “Jadi catatan saya perlu meningkatkan status keamanan di Papua menjelang 22 Mei,” katanya.
Gerakan 22 Mei besok disebut sudah menjurus pada tindakan inskontitusional dan berpotensi mengancam keselamatan Presiden Jokowi dan mengancam keamanan negara secara keseluruhan.
Para pihak yang sakit hati dalam Pilpres tahun ini diindikasikan akan berdalih untuk lepas tanggung jawab. “Dan saya berani mengatakan bahwa yang harus bertanggungjawab dari lahirnya aksi ini, sudah diketahui bersama sehingga tak bisa langsung cuci tangan begitu,” pungkasnya.
Sementara salah satu politisi asal Papua, Yorrys Raweyai berpendapat bahwa aksi 22 Mei nanti tidak seperti yang disuarakan selama ini. Penanganan yang dianggap tepat sudah dilakukan aparat TNI dan Polri sehigga tak perlu terlalu dikhawatirkan. “Saya sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh TNI-Polri untuk merespon aksi people power ini,” katanya
Pria yang meraih suara terbanyak pada perebutan kursi DPD RI Perwakilan Provinsi Papua ini juga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah masuk dalam satu proses demokrasi yang terbilang baru setelah reformasi. Dan dari proses tersebut bila sudah disepakati sesuai konstitusi semisal ada kecurangan maka seharusnya selesaikan juga lewat prosedurnya. “Sebagai bangsa biarkan semua diselesaikan sesuai mekanismenya. Jika ada masalah, kecurangan, tuduhan yang sistematik, masif ada mekanisme hukum yang dianut dan Indonesia bukan negara barbar, ada Bawaslu, ada DKPP juga disitu. Mari tatap masa depan Indonesia yang lebih baik sesuai dengan tujuan founding fathers kita,” imbuh Yorrys.
Namun lebih jauh mantan politisi Partai Golkar ini menanyakan bahwa apa tujuan lain dari people power. Ia justru melihat ada hidden agenda dari gerakan ini untuk menciptakan sesuatu sehingga dirinya setuju langkah yang diambil TNI dan Polri. “Jika kita mengatakan kebebasan ya silakan, itu diatur konstitusi tapi bukan kebebasan yang menghancurkan. Kalau mau mengkritis silakan tapi dengan solusi serta mekanisme hukum yang ada, bukan di jalan-jalan. Saya melihat ada agenda yang didesign untuk aksi makar dan ini tidak boleh. Namun saya meyakini semua akan aman-aman saja,s serahkan semua kepada aparat,” pungkasnya. (fia/ade/gr/nat)
