JAYAPURA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menilai kebijakan swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah pusat cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan namun ukan berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.
Direktur Eksekutif Walhi Daerah Papua, Maikel Peuki menyebut, monokultur seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Disatu sisi menjawab yang diinginkan pemerintah untuk orang banyak tapi disisi lain akan membunuh secara perlahan eksistensi masyarakat Papua yang biasa berburu maupun berkebun.
Karena itu, WALHI Papua mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah pusat dan daerah (termasuk kebijakan Presiden Prabowo) yang membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan sawit, tebu maupu singkong dan terkait program pangan dan energi.
Menurut WALHI, hal ini sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan. “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua belum menghargai, menghormati dan mengakui masyarakat adat Papua sebagai pemilik tanah dan hutan adat Papua,” Maikel Peuki, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (18/12).
JAYAPURA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menilai kebijakan swasembada pangan dan energi yang dirancang pemerintah pusat cenderung menguatkan dominasi korporasi atas lahan namun ukan berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat adat.
Direktur Eksekutif Walhi Daerah Papua, Maikel Peuki menyebut, monokultur seperti sawit dan tebu justru mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem hutan, dan ketahanan pangan tradisional masyarakat adat Papua. Disatu sisi menjawab yang diinginkan pemerintah untuk orang banyak tapi disisi lain akan membunuh secara perlahan eksistensi masyarakat Papua yang biasa berburu maupun berkebun.
Karena itu, WALHI Papua mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan kekhawatiran serius terhadap rencana pemerintah pusat dan daerah (termasuk kebijakan Presiden Prabowo) yang membuka tanah adat dan hutan Papua untuk proyek pertanian besar seperti perkebunan sawit, tebu maupu singkong dan terkait program pangan dan energi.
Menurut WALHI, hal ini sebagai ancaman terhadap hak adat masyarakat Papua, kelestarian hutan adat, ketahanan pangan lokal, dan keberlanjutan lingkungan. “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua belum menghargai, menghormati dan mengakui masyarakat adat Papua sebagai pemilik tanah dan hutan adat Papua,” Maikel Peuki, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (18/12).
