“Untuk pembangunan kantor dan infrastruktur DOB, itu ditangani langsung oleh pusat. Sisa dana yang diberikan ke daerah harus dipakai untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.
Ia menilai, jika pemerintah pusat serius ingin menyejahterakan Papua, maka alokasi dana puluhan triliun rupiah per provinsi bukanlah hal yang mustahil.
“Kalau Papua dikasih Rp9 atau Rp10 triliun per provinsi saja, itu sudah cukup untuk sejahtera. Tapi kalau hari ini rakyat tidak sejahtera, jangan salahkan pemerintah daerah. Masyarakat nanti akan bertanya, padahal pusat yang tidak mau bantu daerah,” pungkasnya.
Orgenes menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program sawit sebaiknya ditunda, hingga kesejahteraan rakyat Papua benar-benar terwujud. “Rakyat sejahtera dulu, baru pikir sawit. Jangan terbalik,” katanya. (jim/rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Untuk pembangunan kantor dan infrastruktur DOB, itu ditangani langsung oleh pusat. Sisa dana yang diberikan ke daerah harus dipakai untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.
Ia menilai, jika pemerintah pusat serius ingin menyejahterakan Papua, maka alokasi dana puluhan triliun rupiah per provinsi bukanlah hal yang mustahil.
“Kalau Papua dikasih Rp9 atau Rp10 triliun per provinsi saja, itu sudah cukup untuk sejahtera. Tapi kalau hari ini rakyat tidak sejahtera, jangan salahkan pemerintah daerah. Masyarakat nanti akan bertanya, padahal pusat yang tidak mau bantu daerah,” pungkasnya.
Orgenes menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program sawit sebaiknya ditunda, hingga kesejahteraan rakyat Papua benar-benar terwujud. “Rakyat sejahtera dulu, baru pikir sawit. Jangan terbalik,” katanya. (jim/rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
