Terakhir, pembangunan rumah sakit, pembangunan dan renovasi sekolah umum serta sekolah rakyat, peningkatan pariwisata, penjaminan keamanan, serta perbaikan infrastrutkur di seluruh Papua. “Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” imbuh presiden.
Sementara anggota DPR Papua, Orgenes Kaway merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang mewacanakan pembukaan lahan perkebunan sawit di Tanah Papua. Ia menilai pemerintah pusat tidak boleh gegabah dalam merancang program baru tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan mendasar yang saat ini dihadapi Papua, terutama soal keterbatasan anggaran pasca pemekaran daerah.
Menurut Orgenes, Papua saat ini belum membutuhkan program pembukaan lahan sawit. Yang lebih mendesak, kata dia, adalah pemulihan kapasitas fiskal daerah yang anjlok drastis setelah pemekaran sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Papua ini sekarang tidak butuh sawit. Yang dibutuhkan itu dana. APBD Papua dari sekitar Rp14 triliun, hilang Rp12 triliun. Itu bisa dikembalikan tidak? Atau minimal Rp10 triliun saja, Papua bisa jalan,” tegas Orgenes kepada wartawan di Jayapura, Kamis (18/12).
Ia mempertanyakan untuk siapa sesungguhnya sawit dibuka di Papua, jika pada akhirnya hasilnya tidak dinikmati oleh orang Papua sendiri. Ia khawatir, pembukaan lahan sawit justru mengulang pola lama, dimana sumber daya alam dikeruk, sementara rakyat setempat tetap hidup dalam kemiskinan.
“Kalau sawit dibuka di Papua, lalu hasilnya dikeruk dan yang menikmati orang lain, sama saja. Rakyat Papua tetap menderita di atas kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya.
Terakhir, pembangunan rumah sakit, pembangunan dan renovasi sekolah umum serta sekolah rakyat, peningkatan pariwisata, penjaminan keamanan, serta perbaikan infrastrutkur di seluruh Papua. “Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” imbuh presiden.
Sementara anggota DPR Papua, Orgenes Kaway merespons rencana Presiden Prabowo Subianto yang mewacanakan pembukaan lahan perkebunan sawit di Tanah Papua. Ia menilai pemerintah pusat tidak boleh gegabah dalam merancang program baru tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan mendasar yang saat ini dihadapi Papua, terutama soal keterbatasan anggaran pasca pemekaran daerah.
Menurut Orgenes, Papua saat ini belum membutuhkan program pembukaan lahan sawit. Yang lebih mendesak, kata dia, adalah pemulihan kapasitas fiskal daerah yang anjlok drastis setelah pemekaran sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Papua ini sekarang tidak butuh sawit. Yang dibutuhkan itu dana. APBD Papua dari sekitar Rp14 triliun, hilang Rp12 triliun. Itu bisa dikembalikan tidak? Atau minimal Rp10 triliun saja, Papua bisa jalan,” tegas Orgenes kepada wartawan di Jayapura, Kamis (18/12).
Ia mempertanyakan untuk siapa sesungguhnya sawit dibuka di Papua, jika pada akhirnya hasilnya tidak dinikmati oleh orang Papua sendiri. Ia khawatir, pembukaan lahan sawit justru mengulang pola lama, dimana sumber daya alam dikeruk, sementara rakyat setempat tetap hidup dalam kemiskinan.
“Kalau sawit dibuka di Papua, lalu hasilnya dikeruk dan yang menikmati orang lain, sama saja. Rakyat Papua tetap menderita di atas kekayaan alamnya sendiri,” ujarnya.
