Polres Nduga Pastikan Penyaluran Dana Desa Tidak Akan Terganggu dengan Kondisi Konflik Bersenjata
JAYAPURA-Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Burhani AS menyebutkan sebanyak 19 kampung di Kabupaten Nduga belum menerima dana desa hingga Juli 2022.
Burhani mengakui, 19 kampung itu masih berproses dikarenakan terlambat mengajukan permohonan pencairan dana desa.
“Ada 19 kampung di Kabupaten Nduga yang tertinggal kemarin. Jadi (kampung) ini belum sempat mengajukan tagihan tetapi batas waktunya sudah berakhir,” jelasnya.
Keterlambatan tersebut menurut Burhani, disebabkan gejolak keamanan di daerah setempat. Sehingga ada aparatur kampung yang tinggal di pengungsian.
“Kita sudah mengajukan permintaan ke pusat untuk diberikan dispensasi. Mudah-mudahan bisa disetujui pusat, sehingga dana desa untuk 19 kampung itu bisa terbayarkan,” terangnya.
Meski begitu, Burhani mengklaim penyaluran dana desa di Papua secara umum sudah cukup bagus, yakni mencapai sekira 40 persen.
“Secara umum penyaluran dana desa di Papua sudah bagus sampai saat ini. Sudah tersalur kurang lebih 40 persen dari total anggaran kita untuk seluruh Papua,” ucapnya.
Burhani menyebut pemerintah daerah di wilayah rawan konflik juga terpantau tetap bisa melaksanakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran nasional dengan baik.
“Mereka mengelola keuangan tidak tinggal di daerah konflik. Mereka pindah ke kabupaten terdekat, misalnya Kabupaten Puncak konflik pindah ke Timika. Jadi kalau masalah pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBN itu berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Polres Nduga memastikan penyaluran dana desa tidak akan terganggu dengan kondisi konflik bersenjata yang ada di wilayah hukumnya.
Kapolres Nduga, AKBP Rio Alexander mengaku, selama ini laporan dari Kapolres sebelumnya penyaluran dana desa berjalan dengan baik. Bahkan semua sudah tersalurkan ke masing-masing distrik.
“Dana desa selalu dikawal pelaksanaannya oleh pihak kepolisian, kami siap memberikan pengawalan jika diminta bantuan dari instansi terkait soal pendistrubusian dana desa di Nduga, kami akan backup maksimal,” jelas Kapolres Rio Alexander saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Dikatakan Kapolres, terkait dengan kejadian tewasnya 10 orang tersebut tidak ada kaitannya dengan pendistribusian dana desa.
“Sejauh ini tidak ada kendala, kami bisa menjamin itu. Tidak akan ada gara gara kejadian kemarin sehingga mengakibatkan pendistribusian dana desa terhambat,” tegasnya.
Menurut Kapolres, selama ini penyaluran dana desa yang sudah berjalan dimana kepala kampung sendiri yang datang ke Keneyam ibukota Kabupaten Nduga untuk mengambil langsung dana desa di Bank Papua yang ada di Nduga.(fia/nat)
