JAYAPURA-Mimpi para honorer di Kabupaten Mamberamo Raya untuk bisa diangkat menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN) diprediksi bakal segera terealisasi. Setelah cukup lama menyuarakan agar ada pengakatan namun minim respon, para honorer yang tergabung dalam honorer Mamberamo Raya ini memilih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) termasuk menemui langsung bupati dan perangkat lainnya. Hasilnya, dari pertemuan dengan Bupati dan Ketua DPRD Mamberamo Raya, Elias Basutei serta Kepala BKD, Sabrin, para honorer mendapatkan angin segar. Mereka dijanjikan bahwa aspirasi pengangkatan akan segera diakomodir.
Ketua Forum Honorer Mamberamo Raya, Manuel Mambrasar menceritakan bahwa perjuangan para honorer ini tidak main-main. Pasalnya sejak tahun 2008 hingga tahun 2020 ini jumlah honorer yang ada kini berjumlah sekira 1.500 orang dan selama itu pula tak ada pengangkatan. Barulah setelah forum honorer Mamberamo Raya terbentuk akhirnya aspirasi difokuskan dan diperjuangkan sama – sama.
“Sudah cukup lama mengingat saat itu ada yang masih muda, kini sudah memasuki masa tua. Ada yang belum menikah hingga kini sudah berkeluarga termasuk ada juga yang akhirnya meninggal dengan status tetap honorer. Ini miris sehingga kami pikir pemerintah perlu memberi perhatian. Tidak bisa menggantung terus seperti ini,” kata Manuel Mambrasar didampingi Wakil Ketua I, Olga Tomke di Grand Abe Hotel, Sabtu (18/7) pekan kemarin.
Manuel tak bekerja sendiri, ia didampingi beberapa pengurus yakni Windya Randa Repasi selaku sekretaris dan Yeni Erari selaku wakil bendahara yang juga ngotot untuk sama –sama meperjuangkan aspirasi tersebut.
Mereka juga membangun koordinasi yang baik dengan Forum Honorer Provinsi Papua yang diketuai Frits Awom. Menurut Manuel, pada tahun 2018 setelah melihat minimnya respon dari pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer, mereka akhirnya memilih menghadap Menpan RB dan menyampaikan aspirasi terkait data base honorer agar bisa didorong.
“Jadi selama itu kami tidak pernah mendapat jawaban soal mengapa belum ada pengangkatan sehingga tim langsung bertolak ke Jakarta dan menemui Menpan RB. Ketika itu jawaban pak Tjahyo Kumolo adalah kewenangan penuh ada di daerah (pemerintah kabupaten) termasuk soal berapa tenaga yang dibutuhkan dengan tetap melihat kekuatan fiskal daerah atau keuangan daerah setempat,” beber Manuel.
Merujuk dari penyampaian tersebut, forum honorer ini terus mengawal hingga akhirnya Sabtu kemarin dilakukan pertemuan dengan bupati, ketua DPR dan kepala BKD hingga lahir sebuah pernyataan dari pemerintah daerah bahwa terkait tenaga honorer ini akan segera ditindaklanjuti.
Bupati Mamberano Raya kata Manuel menyampaikan akan mengakomodir tenaga honorer untuk formasi 2019 – 2020. “Jadi bupati sampaikan siap mengakomodir dalam formasi tahun 2019 yang akan dilaksanakan tahun 2020 dan ini satu pernyataan yang memang sudah lama kami tunggu,” beber Manuel diiyakan Olga Tomke.
Hanya untuk kuotanya, pihaknya belum mendapat jawaban berapa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Namun yang terpenting saat ini apa yang menjadi aspirasi tenaga honorer dijawab lebih dulu. “Untuk kuota memang belum pasti berapa tapi tetap ada yang diakomodir dan dalam pertemuan tersebut ketua DPR juga menyatakan siap untuk mendukung dengan anggaran sedangkan BKD yang memiliki kewenangan soal kepegawaian juga menyampaikan akan menindaklanjuti dengan memulai melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja bersama ortal,” imbuhnya.
Pada pertemuan tersebut Forum Honorer Mamberamo Raya berharap para pihak terkait ikut memberi respon dan tidak hanya bupati semata. Agar ketika perintah diturunkan langsung bisa diterjemahkan sehingga para honorer tidak perlu lagi menunggu terlalu lama dengan sesuatu yang belum jelas. “Kami ingin konkritnya jadi setelah bupati mengiyakan, itu langsung diketahui oleh DPR maupun BKD,” imbuhnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, Forum Honorer Mamberamo Raya juga meminta Sekda selaku pembina ASN untuk lebih serius mengakomodir dan menerjemahkan penyampaian bupati mengingat apa yang diperjuang para honorer ini bukan waktu yang singkat.
“Teman – teman sudah mengabdi bertahu tahun namun tidak diangkat – angkat, sedih juga ketika mengetahui ada teman yang meninggal namun statusnya tetap honorer. Kami juga berpikir dari pengangkatan ini paling tidak ada semangat baru yang bisa diusung untuk membantu jalannya roda pemerintahan di daerah,” tambah Olga.
Ia melanjutkan bahwa sejatinya satu harapan forum honorer adalah seluruh tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi ASN meski dilakukan dengan bertahap. Ini agar anak – anak negeri bisa merasakan bahwa mereka memang mendapatkan tempat di rumah mereka sendiri untuk sama – sama mengabdi dan memberikan sumbangsih dari apa yang bisa diberikan.
“Kami juga meminta sekda memberikan perhatian serius dari apa yang disampaikan bupati ini sebab selama ini kami melihat sekda nampaknya tak terlalu peduli,” beber Olga.
Sementara Ketua Forum Honorer Papua, Frits Awom memberi apresiasi atas sikap Bupati Dorinus Dasinapa yang mengeluarkan kebijakan yang berpihak. “Saya memberi apresiasi kepada bupati yang berjiwa besar dan mengeluarkan kebijakan yang menyejukkan apalagi honorer adalah garda terdepan yang menjalankan birokrasi pemerintahan tak hanya di kota tetapi hingga pedalaman dan pesisir daerah di Papua,” kata Frits melalui ponselnya.
Ia menyebut sejak moratorium yang muncul diera pak SBY pada tahun 2013- 2018, sejak itu jumlah tenaga honorer terus membengkak. Tak tanggung – tanggung jumlahnya puluhan ribu sehingga ketika ada kebijakan seorang bupati yang mau mengakomodir maka ia merasa ini menjadi keputusan yang ikut menjawab kegalauan para honorer selama ini. “Kami sangat berterima kasih, sebab seharusnya pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan persoalan honorer seluruh Indonesia apalagi di Papua dalam UU ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 132 bab XVI bagian penutup menyatakan bahwa daerah terpencil, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah otonomi khusus, daerah istimewa ibu kota seluruhnya diatur oleh pemerintah setempat sehingga kebijakan pemda mamberamo raya ini sangat tepat,” imbuhnya.
Belum lagi bila UU Otsus berakir tahun depan dan banyak harapan sebelum terselesaikan salah satunya menyelesaikan persoalan honorer. “Ketika Otsus selesai, apa terjemahan, apresiasi yang bisa diberikan pemerintah sementara tenaga honorer belum dipertanggungjawabkan, karena sekali lagi kami berterimakasih ada keputusan bupati Dorinus, semoga bisa diikuti bupati lainnya dengan melibat berbagai pertimbangan tadi,” pungkasnya. (ade/nat)
