JAYAPURA-Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo mendukung pendekatan dialog dalam mengatasi konflik bersenjata di Papua.
Penyampaian Pangdam Ignatius Yogo tersebut tidak terlepas dari rentetan peristiwa di wilayah pegunungan Papua seperti Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang dan Puncak yang bergejolak.
“Saya mendukung pendekatan dialog, tapi dengan satu syarat. Itu semua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya tekankan,” tegas Pangdam saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (18/11).
Pangdam menjelaskan, pendekatan militer yang dilakukan justru terjadinya saling tembak dan menimbulkan korban jiwa.
“Pendekatan militer terus saling tembak-tembakan menimbulkan banyaknya korban, padahal kita saudara. TNI dan masyarakat Papua yang ada di hutan sama-sama orang Indonesia. Untuk apa kita pertumpahan darah terus?,” tuturnya.
“Ayo kita dialog dalam bingkai NKRI! Kita selesaikan masalah ini dan kita bangun Papua dalam kerangka NKRI. Tidak usah bicara merdeka, karena sejatinya kita sudah merdeka, tinggal kita isi kemerdekaan dengan pembangunan agar Papua maju,” sambung Pangdam.
Menurut Pangdam Ignatius Yogo, konflik bersenjata tidak akan menyelesaikan konflik. Malah menimbulkan konflik baru dan jatuhnya korban baik dari warga sipil maupun anggota TNI.
“Kalau kita pendekatan dengan tembak-tembakan, tidak akan selesaikan masalah hanya saling balas-balasan saja. Ayo kita duduk sama-sama lalu dialog. Karena dialog juga menjadi keinginan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah Papua,” terangnya.
Sementara itu, Komnas HAM dalam paparannya menyebutkan sepanjang tahun 2020 hingga 2021, terdapat 74 kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB). Kompilasi data berdasarkan data pengaduan langsung dan pengaduan pro aktif.
Kepala Komnas HAM Frits Ramandey menerangkan, dari data tersebut, siklus kekerasan menunjukan bahwa trend kekerasan saling berbalas-balasan masih menjadi sesuatu yang terus berulang. Sehingga itu, hal ini tidak bisa dibiarkan berulang.
“Yang harus dicari adalah formula pendekatan. Kita merespon pernyataan Pangdam VII/Cenderawasih yang menyatakan untuk sedia berdialog. Ini pernyataan penting untuk memberi pesan bahwa kekerasan hanya menimbulkan korban jiwa dan tidak meyelesaikan masalah,” terang Frits kepada Cenderawasih Pos.
Lanjut Frits, dari pernyataan Pangdam yang menyatakan kekerasan menimbulkan korban jiwa dan tidak menyelesaikan masalah, memungkinkan memojokan negara dan memungkinkan ada kampanye negatif untuk negara. Bahkan memungkinkan adanya intervensi dari berbagai mekanisme internasional.
“Ketika seorang Pangdam mengusulkan gagasan dialog, ini harus direspon sebagai sebuah progres perdamaian dan progress menyelesaikan kekerasan di Papua,” tegasnya.
Lanjut Frits menjelaskan, jika melihat satu tingkat ke atas. Panglima TNI Andika Perkasa mengawali momentum pelantikan sebagai Panglima TNI yang baru menyampaikan dua hal untuk Papua. Pertama, Panglima TNI akan meneruskan program yang sudah dilakukan Panglima sebelumnya. Kedua, Panglima TNI tidak akan mengedepankan operasi perang di Papua.
“Dua pernyataan yang linear antara Panglima TNI yang baru dan Pangdam. Karena itu, Komnas HAM ingin melihat kasus-kasus dua tahun terakhir sebagai potret untuk kemudian kita ingin mengajak Kodam untuk merumuskan satu pendekatan yang non militer,” kata Frits.
Ke depannya, Panglima dan Kodam harus memiliki visi yang sama dalam rangka upaya penegakan hukum dan penertiban tertib sipil di Papua. Komnas HAM juga menawarkan semua penugasan keamanan dengan cara yang lebih soft, bukan lagi pendekatan keamanan dengan senjata. Karena, pendekatan keamanan dengan senjata tidak menyelesaikan masalah. Justru menimbulkan masalah baru yang berulang.
“Mengedepankan dialog tidak berarti negara kalah atau TNI kehilangan kesatrianya, itu justru negara menunjukkan wibawanya dalam menyelesaikan persoalan kekerasan secara bermartabat dan mengedepankan HAM sebagai prinsip utama negara menghormati HAM,” tuturnya.
Sementara itu, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) Latifah Anum Siregar menyampaikan, dua tahun belakangan setidaknya masyarakat sipil cenderung menjadi korban tebanyak dari peristiwa aksi kekerasa baik yang dilakukan TNI-Polri maupun TPNPB.
Untuk itu, Anum mengusulkan, kedua belah pihak (TNI-Polri dan TPNPB, red) harus menghentikan kekerasan dan jeda kemanusiaan harus jalan. Ruang ruang masyarakat sipil harus dijaga. Terutama masyarakat sipil di daerah terpencil dimana mereka rentang dengan aksi kekerasan.
“Kalau ruang-ruang masyarakat sipil dibuka, peran pemerintah setempat yang lebih besar. Kita berharap ada reviuw kebijakan keamanan, sehingga bisa dicarikan penyelesaian masalah Papua secara persuasi. Bukannya kekerasan dibalas dengan kekerasan lalu menjadi siklus kekerasan baru,” terang Anum
Secara terpisah, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua, Pdt. Matheus Adadikam mengaku gereja sudah kewalahan. Sebab gereja yang jadi tempat netral malah diserang seperti kejadian di Intan Jaya.
“Tadinya orang merasa nyaman berada di gereja, namun begitu tembakan itu menuju ke geraja bahkan ada yang datang tarik orang dari dalam gereja dan dianiaya. Masyarakat mulai merasa tidak aman berada di gereja. Di lain sisi, masyarakat yang berada di luar gereja justru ditembak seperti peristiwa dua anak kecil pada 26 Oktober lalu di Intan Jaya,” terangnya.
Lanjutnya, siapapun tidak menginginkan adanya korban jiwa. Baik dari TNI-Polri, TPNPB, apalagi masyarakat sipil yang tidak tahu menahu persoalan.
“Semua pihak harus mencari jalan untuk menangani konflik senjata di Papua. Harus bergerak bersama, jika tidak maka terkesan kita membiarkan konflik terus terjadi di Papua dan masyarakat bingung mencari perlindungan di mana. Sementara gereja saja sudah tidak aman untuk mereka,” pungkasnya. (fia/nat)
