Kita Minta Dilakukan Proses Hukum yang Adil

JAYAPURA-Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pendeta Alberth Yoku meminta Gubernur Papua gentel menghadapi kasus hukum yang menimpanya saat ini. Hal ini dikatakan Pendeta Alberth Yoku dalam pernyataan sikapnya kepada awak media, Minggu (18/9) kemarin.

“Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gantle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan,  kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas,”kata pdt. Alberth Yoku.

Sehingga dengan begitu, tidak akan menjadi boomerang di tengah masyarakat,  yang kemudian bisa mengganggu keamanan di Papua.  “Kalau gantle begitu tidak akan menjadi boomerang yang memicu emosi kesukuan, emosi kedaerahan dengan melakukan demonstrasi dan lainnya,”katanya.

Ditegaskan lagi, Tanah Tabi adalah Tanah Adat, Tanah yang jika orang berbuat salah maka ada sanksi, jika berbuat benar maka dipuji dan dihormati. Sehingga prinsip kebenaran harus dijunjungi tinggi.

“Papua ini orang melihat sebagai Provinsi termiskin, terkorup dan terendah IPM (Indek Pembangunan Manusia, red) nya, dan juga untuk good governance yang kurang dan provinsi yang tidak nyaman. Dalam situasi ini, kita semua harus punya visi dan misi bersama,  bahwa orang Papua itu punya harga diri,  integritas baik secara adat maupun iman yang dimiliki. Prinsip kejujuran dan kebenaran harus dikunjungi tinggi untuk mengubah paradigma itu,”katanya.

“Kalau salah itu adalah proses yang mendidik kita agar dikemudian hari kita  tidak melakukannya. Dalam soal bapak Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak,  kita sebagai orang Papua, orang yang terdidik menghormati proses hukum, jadi Kita hormati proses  itu,”sambungnya.

Kepada penegak hukum, pihaknya meminta dilakukan penegakan hukum yang adil dan transparan sehingga tidak kemudian menimbulkan polemik. Melakukan kerja dengan profesional dengan penuh tanggung jawab.

“Kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, kita minta dilakukan proses hukum yang adil, sehingga tidak ada bahasa di kriminalisasi dan lainnya,” ucapnya.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua,  saya sebagai salah satu tokoh agama di wilayah adat Tabi,  saya sampaikan bahwa apa yang terjadi kepada bapak Gubernur Lukas Enembe, kita harus menghormati proses hukum yang berjalan itu, kita tidak usah mengkambing Hitamkan siapapun. Mari kita bekerja secara jujur dan adil tidak ada kepentingan kepentingan lain. Saya juga  berharap bapak Gubernur diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga mampu bisa mengatakan sesuatu dan mampu untuk menerima apapun yang terjadi atas  persoalan yang terjadi,”pungkasnya.(dil/wen)

JAYAPURA-Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura, Pendeta Alberth Yoku meminta Gubernur Papua gentel menghadapi kasus hukum yang menimpanya saat ini. Hal ini dikatakan Pendeta Alberth Yoku dalam pernyataan sikapnya kepada awak media, Minggu (18/9) kemarin.

“Seperti orang-orang tua kita, abang-abang kita, adik-adik kita, seperti bapak Barnabas Suebu, Jhone Ibo, Bupati yang berkasus saat ini, dan pejabat lain, itu mereka gantle hadapi proses hukum. Orang bilang Papua banyak korupsi, ya buktikan,  kalau bersalah ya pertanggungjawaban kalau tidak ya bebas,”kata pdt. Alberth Yoku.

Sehingga dengan begitu, tidak akan menjadi boomerang di tengah masyarakat,  yang kemudian bisa mengganggu keamanan di Papua.  “Kalau gantle begitu tidak akan menjadi boomerang yang memicu emosi kesukuan, emosi kedaerahan dengan melakukan demonstrasi dan lainnya,”katanya.

Ditegaskan lagi, Tanah Tabi adalah Tanah Adat, Tanah yang jika orang berbuat salah maka ada sanksi, jika berbuat benar maka dipuji dan dihormati. Sehingga prinsip kebenaran harus dijunjungi tinggi.

“Papua ini orang melihat sebagai Provinsi termiskin, terkorup dan terendah IPM (Indek Pembangunan Manusia, red) nya, dan juga untuk good governance yang kurang dan provinsi yang tidak nyaman. Dalam situasi ini, kita semua harus punya visi dan misi bersama,  bahwa orang Papua itu punya harga diri,  integritas baik secara adat maupun iman yang dimiliki. Prinsip kejujuran dan kebenaran harus dikunjungi tinggi untuk mengubah paradigma itu,”katanya.

“Kalau salah itu adalah proses yang mendidik kita agar dikemudian hari kita  tidak melakukannya. Dalam soal bapak Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak,  kita sebagai orang Papua, orang yang terdidik menghormati proses hukum, jadi Kita hormati proses  itu,”sambungnya.

Kepada penegak hukum, pihaknya meminta dilakukan penegakan hukum yang adil dan transparan sehingga tidak kemudian menimbulkan polemik. Melakukan kerja dengan profesional dengan penuh tanggung jawab.

“Kepada KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, kita minta dilakukan proses hukum yang adil, sehingga tidak ada bahasa di kriminalisasi dan lainnya,” ucapnya.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua,  saya sebagai salah satu tokoh agama di wilayah adat Tabi,  saya sampaikan bahwa apa yang terjadi kepada bapak Gubernur Lukas Enembe, kita harus menghormati proses hukum yang berjalan itu, kita tidak usah mengkambing Hitamkan siapapun. Mari kita bekerja secara jujur dan adil tidak ada kepentingan kepentingan lain. Saya juga  berharap bapak Gubernur diberi kekuatan oleh Tuhan sehingga mampu bisa mengatakan sesuatu dan mampu untuk menerima apapun yang terjadi atas  persoalan yang terjadi,”pungkasnya.(dil/wen)