Soal Informasi Beredarnya Beras Oplosan
JAYAPURA-Ketua Komisi II DPR Papua, Yulianus Rumboisano, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan peninjauan lapangan untuk memantau langsung peredaran beras di pasar-pasar dan ritel di Papua. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya kasus peredaran beras oplosan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan beras oplosan tidak beredar di Papua,” tegas Yulianus saat ditemui di Gedung DPRP, Rabu (16/7). Komisi II DPRP yang membidangi urusan ekonomi melihat pentingnya pengawasan secara ketat terhadap distribusi beras, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan rawan disalahgunakan oleh oknum pedagang yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal.
Yulianus juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Provinsi Papua, serta meminta agar pihak Disperindagkop bersama Bulog dapat memanggil para kontributor atau distributor beras untuk melakukan evaluasi bersama.
“Ada berbagai merek beras yang beredar di Papua, dan sebagian besar berasal dari luar daerah. Kami minta Disperindagkop dan Bulog memastikan bahwa kualitas beras yang masuk benar-benar terjamin, agar kita bisa memutus rantai distribusi beras oplosan,” jelasnya.
Komisi II DPRP juga mencatat adanya sejumlah distributor beras di Papua yang tidak terdaftar secara resmi. Hal ini menurutnya sangat berisiko terhadap kualitas dan keamanan pangan di daerah. “Kami menemukan banyak distributor tidak resmi. Ini akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Bulog agar ada penertiban terhadap para distributor ilegal tersebut,” tambahnya.
Soal Informasi Beredarnya Beras Oplosan
JAYAPURA-Ketua Komisi II DPR Papua, Yulianus Rumboisano, menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan peninjauan lapangan untuk memantau langsung peredaran beras di pasar-pasar dan ritel di Papua. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya kasus peredaran beras oplosan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan beras oplosan tidak beredar di Papua,” tegas Yulianus saat ditemui di Gedung DPRP, Rabu (16/7). Komisi II DPRP yang membidangi urusan ekonomi melihat pentingnya pengawasan secara ketat terhadap distribusi beras, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan rawan disalahgunakan oleh oknum pedagang yang ingin mengambil keuntungan secara ilegal.
Yulianus juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memanggil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Provinsi Papua, serta meminta agar pihak Disperindagkop bersama Bulog dapat memanggil para kontributor atau distributor beras untuk melakukan evaluasi bersama.
“Ada berbagai merek beras yang beredar di Papua, dan sebagian besar berasal dari luar daerah. Kami minta Disperindagkop dan Bulog memastikan bahwa kualitas beras yang masuk benar-benar terjamin, agar kita bisa memutus rantai distribusi beras oplosan,” jelasnya.
Komisi II DPRP juga mencatat adanya sejumlah distributor beras di Papua yang tidak terdaftar secara resmi. Hal ini menurutnya sangat berisiko terhadap kualitas dan keamanan pangan di daerah. “Kami menemukan banyak distributor tidak resmi. Ini akan kami diskusikan lebih lanjut dengan Bulog agar ada penertiban terhadap para distributor ilegal tersebut,” tambahnya.
