JAYAPURA- Pemprov Papua melalui Dinas Sosial Provinsi Papua hingga kini masih menunggu surat tanggap darurat bencana sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, DR. Ribka Haluk, S.Sos., MM., mengatakan, pihaknya sudah memberikan contoh draf atau format kepada kepala bidang pada instansi terkait untuk menyusun surat tanggap darurat bencana sosial tersebut.
“Namun, hingga kini baik contoh draf atau surat yang sudah ditandatangani oleh Bupati Intan Jaya, serta keterangan dari dinas sosial setempat juga belum ada yang kami terima,” katanya. Kepada Cenderawasih Pos, Kamis (18/2) kemarin.
Lanjutnya, koordinasi sudah terjalin sejak awal kejadian penembakan atau pada November 2020. Bahkan pihaknya telah menghubungi kepala dinas setempat, namun karena situasi wilayah semakin memburuk, akhirnya pihaknya hanya bisa berkomunikasi dengan salah satu kepala bidangnya saja.
Diakuinya, surat tanggap darurat bencana sosial ini, berfungsi sebagai dasar untuk pihaknya menyediakan bantuan bagi para pengungsi. Namun dengan kondisi yang ada tersebut pihaknya belum dapat menyediakan bantuan.
“Surat tanggap darurat bencana sosial ini berfungsi sebagai dasar bagi kami untuk menyediakan bantuan bagi para pengungsi. Contohnya untuk bantuan beras bagi pengungsi. Kami dapat menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan dasarnya dari surat tanggap darurat bencana sosial tersebut,” terangnya.
Menurutnya, beras yang akan pihaknya keluarkan dalam jumlah besar, sekira 100 ton lebih. Untuk itu, harus ada dasar agar nanti tidak menjadi temuan pemeriksaan keuangan.
Selain surat tersebut, pihaknya juga masih menunggu data berapa jumlah pasti pengungsi di Kabupaten Intan Jaya serta di titik mana saja para pengungsi ini berkumpul dan lain sebagainya.
Secara terpisah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua. William R Manderi menambahkan pihaknya juga masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan berapa jumlah pastinya.
“Masalah pengungsi ini harus benar-benar ditanggulangi dengan baik, karena permasalahannya adalah manusia yang mana permasalahan ini harus dilihat dengan baik karena bagaimanapun pemerintah daerah harus turun langsung untuk melihat hal tersebut,” katanya.
Diakuinya, permasalahan pengungsi di Intan Jaya ini juga telah disampaikan kepada pimpinan dan Wagub Papua sudah memerintahkan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Sehingga apa saja yang dibutuhkan para pengungsi dapat ditindak lanjuti secara cepat.
“Masyarakat jika sudah mengungsi maka pemerintah harus bertanggung jawab terkait hal tersebut. Termasuk menyediakan kebutuhan dasar yaitu makanan, cuci dan pakai ini yang sangat perlu,” ujarnya.
Saat ini pihaknya terus membangun koordinasi dengan Pemkab Intan Jaya. Selain itu, dirinya juga akan berkolaborasi dengan Dinas Sosial, untuk menindak lanjuti berapa banyak kebutuhan dasar yang diperlukan oleh para pengungsi.
Ditambahkan, sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti data jumlah pengungsi yang dikabarkan mencapai seribuan orang. (dil/ana/fia)
