JAYAPURA-Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, aktivitas warga sudah normal begitu dikatakan Intan Jaya telah aman. Sebagian warga sudah kembali.
“Begitu dikatakan aman, mereka sudah kembali. Tergantung manusianya. Namun ada juga yang punya trauma masih merasa ketakutan,” ungkap Paulus Waterpauw kepada wartawan, Kamis (18/2).
Lanjut Waterpauw, kekuatan personel di Kabupaten Intan Jaya sudah cukup banyak. Adapun cara bertindak di lapangan nantinya dengan sinergitas personel Satuan Tugas (Satgas).
“Adapun beberapa fakta kejadian yang terus terjadi menjadi tanggung jawab kami dalam rangka penegakan hukum. Kami sedang mencari pola-pola strategi dan cara bertindak sesuai SOP kita untuk bisa melakukan upaya penegakan hukum, karena ini tidak gampang,” jelasnya.
Dikatakan, bupati saat ini telah berada di Intan Jaya dan sudah mengumpulkan seluruh tokoh yang ada di Intan Jaya untuk memberikan pemahaman. Ia berharap tidak ada pihak lain yang memperkeruh persoalan ini.
“Kita harus profesional. Permasalahan itu memang ada tapi pemerintah sedang berusaha. Saya pikir sudah ada niat yang baik dari pemerintah untuk berkomunikasi baik dengan para tokoh, semoga membawa dampak yang baik,” ucapnya.
Menurutnya, ini hanya persoalan komunikasi saja. “Semoga pemerintah setempat bisa melakukan komunikasi dengan kelompok ini. Sebab, jika hanya diandalkan Polri dengan selalu melakukan pendekatan. Namun dilain sisi, Polri juga dalam ancaman artinya anak buah yang kena,” ujarnya.
“Kalau kami berkomunikasi aktif, kami punya cara pendekatan dan memberikan imbauan dan mengingatkan. Jika tidak maka diberi tindakan tegas. Apalagi diketahui memiliki senjata api,” sambungnya.
Kapolda mengimbau aparat kampung jika merasa selama ini pembagian dana desa kemudian diintimidasi oleh kelompok ini, segera minta bantuan pengamanan dan jangan ragu ragu.
“Jangan berdalil seakan dipaksa oleh kelompok ini. Kita akan kawal sehingga dana ini digunakan secara maksimal bukan untuk kelompok ini,” tegas Kapolda.
Terkait dengan warga yang dikabarkan mengungsi, Kapolda mengakui sarana prasarana di Intan Jaya terbatas. Sehingga ketika ada permasalahan yang diduga terjadi kontak senjata antara kelompok tersebut dengan aparat, maka warga menghindar.
“Bukan mengunsi namun mereka hanya menghindar, karena mereka tak ingin mati konyol. Warga biasanya menghindar di gereja dan menggunakan sarana pemerintah sebagai tempat berlindung. Ini bukan pengungsian tapi menghindar. Kalau mengungsi itu dari Sugapa ke Timika,” jelasnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini mengatakan, warga Intan Jaya membutuhkan perlindungan dan bahan kebutuhan sehari-hari di lokasi tempat dimana mereka mengamankan diri pasca kejadian di daerah tersebut. “Mereka benar-benar membutuhkan perlindungan keamanan,” tegas Martinus kepada Cenderawasih Pos.
Terkait persoalan Intan Jaya, Martinus menyebut tidak adanya saling keterbukaan. Padahal, persoalan Intan Jaya adalah persoalan besar. Untuk itu, bupati diharapkan bisa membuka diri dan membentuk tim untuk mendengar pemikiran semua pihak.
“Perlu melakukan pertemuan termasuk dengan OPM, karena mereka ini juga manusia. Kalau kita tidak ajak OPM duduk cerita mencari jalan keluar dari persoalan ini. Maka masalah ini terus terjadi, tugas pemerintah dan anak daerah adalah komunikasi persuasive dengan mereka yang berseberangan dengan kita,” pungkasnya. (dil/ana/fia)
