“Hp android juga bisa mengakses pelayanan publik. Lainnya untuk mempercepat ini setiap pagi usai apel pagi nantinya ada dua jam kami menggelar seluruh OPD untuk menerima keluhan dan aspirasi warga,” jawab Rustan Saru. Paslon 02 juga menanyakan kepada paslon 01 terkait solusi dan sumber pembiayaan dari persoalan pendidikan yang mengakibatkan angka putus sekolah dan biaya pendidikan yang tinggi.
Disini Pekei menjawab akan memperbanyak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mendapatkan ijasah paket lalu pelatihan dan bantuan pendidikan dengan mengoptimalkan dana BOS dan APBD yang ada selain mencari potensi PAD.
“Semakin kesini pengelolaan semakin ketat. Harus tingkatkan PAD untuk menaikkan fiskal,” beber Pekei. Jhony Banua menanggapi ini dengan jawaban sekolah gratis.
“Data Dapodik kita ada 57.744 siswa yang jika dikali Rp 1,7 juta/orang maka butuh Rp 98.000.164.800 maka sekolah gratis bisa dilakukan sebab APBD kita Rp 1,6 triliun dan membutuhkan Rp 320 miliar untuk itu,” kata Jhony.
Pasangan Jhony, Darwis Massi juga bertanya ke paslon 03 soal strategi mengatasi kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat adat yang dijawab Dipo Wibowo bahwa hal tersebut akan menjadi satu program prioritas dengan memberikan bantuan ekonomi. Pada pertengahan debat eskalasi terus meningkat dimana paslon 03 masih mencecar soal program paslon 02 terkait dana rehab rumah maupun soal pendidikan.
“Tolong saudara jelaskan soal pembangunan rumah yang jumlahnya ada 3000 unit. Itu sumber dananya darimana saja. Apakah uang pribadi, uang negara, lewat APBD atau APBN sebab jika itu anggaran dari negara seharusnya jangan diklaim,” kata Boy Dawir dalam debat. Boy nampaknya belum bisa menerima program tersebut apalagi dikatakan tidak menggunakan APBD kota.
Hanya saja meski terus dicecar, Jhony menjawab dengan santai bahwa dirinya sering menerima aspirasi dan aspirasi itu diperjuangkan. Yang sering ditemui mulai dari sekolah mahal, beasiswa, hingga rumah layak huni.
“Kami di Nasdem ada aspirasi berjenjang. Bisa dilakukan ditingkat kabupaten kota, bisa juga di provinsi termasuk ditingkat pusat. Jika di kota dan provinsi tidak bisa dilakukan kami minta dukungan pusat lewat dana aspirasi Partai Nasdem di pusat. Pemkot tidak pernah membangun dan yang bawa data KTP itu kader kami. Kami tidak gunakan APBD tapi pemimpin cerdas itu membawa uang dari pusat ke daerah,” paparnya.
Disini Boy Dawir justru menyangga bahwa penggunaan uang negara untuk mempengaruhi penyelenggara dan pemilih adalah tindak pidana dan pelanggaran pemilu. “Dengan adanya pengakuan paslon 2 kami minta bawaslu bisa memproses ini sebagai tindak pidana dan pelanggaran pemilu,” tegas Boy Dawir. Paslon lainnya juga mengulik program paslon 02 dimana Abisai Rollo menanyakan soal rehab rumah.
“Rehab dimana, dananya darimana dan tanahnya dimana,” tanya Abisai Rollo.
