JAYAPURA-Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari meminta Panglima TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji kembali kebijakan penempatan personil TNI-Polri di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di kawasan Blok Wabu.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C Warinussy menyampaikan, pihaknya memperoleh informasi dari warga masyarakat adat Mee Pago bahwa berbagai bentuk kekerasan yang terjadi tidak semua diakibatkan oleh tindakan dari kelompok yang senantiasa disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).
“Sumber LP3BH di Sugapa menyebutkan bahwa kekerasan juga diduga diakibatkan oleh tindakan personel TNI-Polri,” tegasnya.
Lanjutnya, sesungguhnya menjadi sesuatu yang sudah diketahui bahwa dalam kerangka rencana pengembangan suatu investasi bisnis. Jika ada suatu wilayah yang diduga memiliki potensi sumber daya alam seperti emas, perak, intan, nikel maupun batu bara dan minyak bumi atau gas alam serta uranium. Kemudian di wilayah tersebut jika ada kelompok masyarakat seperti halnya di wilayah Intan Jaya, maka perlu sekali diupayakan untuk memindahkan rakyat tersebut dari wilayahnya.
LP3BH Manokwari menduga bahwa konflik bersenjata yang senantiasa melahirkan kekerasan di wilayah Mee Pago, khususnya kawasan Blok Wabu.
“Kami menduga keras penempatan personel TNI-Polri jangan sampai sedang dibenturkan oleh kepentingan investasi dengan rakyat Papua, khususnya rakyat di Intan Jaya,” ucapnya.
LP3BH Manokwari mendesak agar segera dilakukan revieuw terhadap proses penempatan personel TNI-Polri di wilayah Intan Jaya dan seluruh wilayah adat di tanah Papua yang memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan, seperti emas dan minyak bumi atau gas bumi.
Secara terpisah, seorang Pastor di Intan Jaya menyampaikan, situasi Intan Jaya hingga saat ini kondusif. Saat ini gereja Katolik sedang mempersiapkan perayaan Paskah.
Ia juga menyebut bahwa anggota selalu rutin melakukan patroli dengan menggunakan mobil, selain itu melakukan pemantauan lewat drone.
Berbicara masalah keberadaan pasukan TNI-Polri non organik di Intan Jaya, tokoh agama yang namanya enggan dikorankan itu menyampaikan pasukan begitu banyak di Intan Jaya sejak tahun 2019 lalu.
“Sejak awal kami pernah bicarakan dengan bupati dan TNI-Polri terkait dengan keberadaan pasukan non organik ini, tetapi TNI selalu menolak soal penarikan pasukan non organic dengan alasan keamanan,” kata Pastor kepada Cenderawasih Pos, Kamis (17/3).
Menurutnya, penempatan personel non organik dengan jumlah yang banyak di Kabupaten Intan Jaya dianggap terlalu berlebihan. Bahkan, para personel ini dikabarkan menempati semua perkantoran yang ada di Intan Jaya sejak kedatangan mereka.
“Masyarakat dan pihak gereja maunya pasukan yang ada di Intan Jaya adalah pasukan organik, bukan pasukan non organik atau pasukan tempur yang didatangkan dari luar Papua. Kalau pasukan yang ada di Polres, Polsek dan Koramil masyarakat mengerti dan sudah biasa hidup baik dengan masyarakat. Tapi jangan datangkan pasukan tempur atau pasukan non organik itu suatu persoalan,” tegasnya.
Disampaikan Pastor, pasukan non organik mulai banyak berdatangan di Intan Jaya sejak tahun 2019. Pasca penembakan KKB di Kampung Pugusiga yang menewaskan tiga tukang ojek kala itu.
Sejak tahun 2019 itu, rentetan peristiwa terus terjadi di Intan Jaya. Kontak tembak yang menewaskan warga sipil dan aparat, menewaskan pewarta, serta penghilangan orang. Hingga tahun 2022, kontak tembak masih terjadi di Intan Jaya.
Seiring berjalannya waktu kata Pastor, pasukan yang ada di Intan Jaya saat ini melakukan pendekatan kepada sipil lebih manusiawi dan persuasif. Tidak lagi melakukan pendekatan dengan kekerasan.
“Pendekatan TNI-Polri ke masyarakat saat ini mulai bagus, pasukan bergaul dengan masyarakat cukup dekat. Ini lebih membaik dibandingkan dengan dulu, pendekatan mereka saat ini lebih manusiawi. Mungkin karena instruksi dari pimpinannya,” tuturnya. (fia/nat)
