Imigrasi Jayapura Tolak WNA Masuk Jayapura
JAYAPURA-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Corona di Papua menggelar aksi demo di depan gapura Kampus Uncen Waena, Selasa (17/3).
Dalam aksi demo tersebut, Solidaritas Anti Corona di Papua meminta Pemprov Papua menutup akses masuk bandar udara (bandara) dan pelabuhan di Provinsi Papua.
Koordinator Solidaritas Anti Corona di Papua, Yops Itlay mengatakan, pihaknya meminta gubernur, DPR Papua, MRP dan Forkopimda Provinsi Papua untuk segera menutup akses masuk penumpang di bandara dan juga seluruh kapal-kapal yang masuk di setiap pelabuhan, sampai virus Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia khususnya Papua.
“Segera menyiapkan tempat sarana bagi mereka yang terinfeksi Corona. Pemerintah harus berani menyiapkan laboratorium untuk memeriksa pasien Korona di Papua bukan mengirim hasil ke Jakarta. Jika tidak diindahkan maka kami sendiri akan melakukan penutupan akses bandara dan juga laut,” tegasnya.
Ratusan mahasiswa ini rencannya akan menggelar aksi demo di kantor Gubernur Provinsi Papua. Namun karena pertimbangan dapat mengganggu aktivitas publik, maka mereka tidak diizinkan oleh aparat keamanan..
Mewakili mahasiswa DPMF Fakultas Ekonomi Yipimus Lungky mengatakan bahwa ada pasien korona yang terinfeksi di Merauke dan untuk memastikan positif saja hasil laboratorium dikirim ke Jayapura. “Jika akses dibuka terus maka kita akan terinfeksi, terus pengobatanya bagaimana,” ucap Yipimus Lungky.
“Kalau kalian (aparat, Red) sudah tutup kami dan tidak mau berikan ruang akses bicara soal korona ke gubernur minta tutup bandara dan pelabuhan, maka besok jika ada pasien korona, kami akan bawa ke Polres saja, bukan ke rumah sakit. Karena aparat yang menghalangi kami,” sambung Yipimus Lungky.
Hal yang sama disampaikan Mahfud mahasiswa mewakili Kampus IAIN Fattahul Maluku Papua. Menurut Mahfud, korona akan mengancam masyarakat Papua maka akses pelabuhan dan bandara harus di tutup.
“Fasilitasi kami untuk berjumpa dengan gubernur. Untuk itu, kami minta kepada Pak Polisi untuk mohon maaf kami sepakat jika lockdown di Papua, karena korona sangat berbahaya. Jika tidak ingin mahasiswa buat aksi maka kami minta bisa ketemu dengan gubernur karena kepentingan lain, kami tidak ingin Papua penuh dengan korona,” ujarnya.
Di tempat yang sama DPM Hukum Erdinus Wanimbo mengatakan pemerintah tidak lakukan tindak tegas. Sampai saat ini negara-negara maju yang punya fasilitas lengkap saja masih kewalahan dengan korona, apalagi di Papua yang punya budaya salam dan ini bisa berbahaya dengan kondisi fasilitas kesehatan saat ini.
“Ini bukan aksi politik. Ini aksi kemanusiaan untuk masyarakat Papua. Jangan tutup ruang demokrasi masyarakat berbicara soal keluhan mereka. Hari ini pejabat Papua hanya memikirkan proteksi ekonomi di Papua demi Freeport bukan masyarakat Papua. Jika ada yang terinfeksi apakah Pemda Papua akan mampu membawa kami periksa di laboratorium dengan jumlah besar,” tuturnya.
Aksi demo yang dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Anti Corona di Papua berjalan dengan aman. Aksi ini berakhir sekira pukul 11.30 WIT dan mahasiswa langsung membubarkan diri.
Sementara itu, Kabag Ops Polresta Jayapura Kota, Kompol Nursalam Saka mengatakan rencana aksi mahasiswa untuk menggelar aksi demo di kantor Gubernur Papua sudah ditelaah. Apabila mahasiswa memaksakan diri melakukan konvoi ke kantor Gubernur Papua, dapat mengganggu aktivitas publik dan menimbulkan kerawanan.
Nursalam Saka mengatakan, dikhawatirkan masyarakat masih trauma dengan aksi demo tahun 2019 yang berakhir rusuh. Selain itu, kondisi penyebaran virus Covid-19 juga cukup meresahkan masyarakat.
“Untuk itu, kami fasilitasi aspirasi yang mereka ingin sampaikan kepada gubernur atau pemerintah provinsi. Jadi kami tetap memberikan ruang dengan berorasi tetapi untuk bergerak keluar, sesuai perintah Kapolresta kami tidak berikan izin. Tetapi perwakilan 20 orang kami bisa fasilitasi ke gubernur. Kami Polri juga berusaha melawan Korona, tetapi bagaimana kita juga harus bijak menyampaikan aspirasi ke masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 di Jayapura, Imigrasi Jayapura menolak kedatangan WNA yang berasal dari Tiongkok, Italia, Korea Selatan dan Jepang.
Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Gatut Setiawan menyampaikan, pengawasan yang dilakukan keimigrasian sesuai dengan Permen 7 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru.
“Kami juga diperkuat dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Keimigrasian dalam rangka menangani, menanggulangi dan melakukan tindakan terhadap merebahnya penyakit wabah Covid-19,” jelasnya saat menghadiri pertemuan coffee morning dalam rangka antisipasi perkembangan virus corona di Mapolda Papua, Selasa (17/3).
Dikatakakan, sejak adanya wabah Korona, Imigrasi Jayapura sudah bergerak. Bahkan sudah ada beberapa yang ditolak terkait orang-orang yang disinyalir atau terpapar penyakit tersebut.
“Negara-negara yang kami tolak kedatangannya di antaranya terutama China, Italia, Korea dan Jepang,” jelasnya.
Pada dasarnya lanjut Gatut, Imgrasi Jayapura mendukung dan tetap berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura. Dimana Imigrasi Jayapura sendiri ada dilini kedua.
“Dengan begitu, saat yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan kedapatan oleh pihak Kesehatan atau KKP. Maka Keimigrasian melakukan penolakan,” terangnya.
Menurut Gatut, Imigrasi Jayapura sendiri tidak bisa melakukan tindakan selain harus mengacu pada Permen 7 tahun 2020 yang barus saja disahkan itu. (oel/fia/nat)
