JAYAPURA – Rasionalisasi anggaran menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, salah satu fokus utamanya adalah memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 50 persen untuk efisiensi. Anggaran hasil pemangkasan itu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Ramses kepada wartawan, Rabu (15/1).
Lanjut Ramses menjelaskan, rasionalisasi dilakukan secara berimbang tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi dinas tertentu. Beberapa dinas yang memerlukan perjalanan dinas tetap mendapat alokasi anggaran sesuai kebutuhan.
Dikatakan Ramses, hasil rasionalisasi anggaran telah selesai diinput dan akan segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.
“Kami menunggu rekomendasi dari DPRP setelah evaluasi, baru kemudian APBD akan ditandatangani,” ujarnya.
Pj gubernur menargetkan pengesahan APBD dapat dilakukan secepatnya, idealnya dalam bulan ini. Ia berharap, dengan pengesahan yang cepat, program kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana.
Kata Ramses, Pemerintah Papua berkomitmen mempercepat realisasi program kerja demi memenuhi kebutuhan masyarakat. “Harapannya, APBD 2025 menjadi alat efektif untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Rasionalisasi anggaran menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, salah satu fokus utamanya adalah memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 50 persen untuk efisiensi. Anggaran hasil pemangkasan itu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Ramses kepada wartawan, Rabu (15/1).
Lanjut Ramses menjelaskan, rasionalisasi dilakukan secara berimbang tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi dinas tertentu. Beberapa dinas yang memerlukan perjalanan dinas tetap mendapat alokasi anggaran sesuai kebutuhan.
Dikatakan Ramses, hasil rasionalisasi anggaran telah selesai diinput dan akan segera dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.
“Kami menunggu rekomendasi dari DPRP setelah evaluasi, baru kemudian APBD akan ditandatangani,” ujarnya.
Pj gubernur menargetkan pengesahan APBD dapat dilakukan secepatnya, idealnya dalam bulan ini. Ia berharap, dengan pengesahan yang cepat, program kegiatan pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana.
Kata Ramses, Pemerintah Papua berkomitmen mempercepat realisasi program kerja demi memenuhi kebutuhan masyarakat. “Harapannya, APBD 2025 menjadi alat efektif untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
