JAYAPURA – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), akan melakukan aksi demo Selasa (17/10) hari ini. Demo tersebut adalah untuk menuntut Indonesia membuka kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua.
Aksi ini sudah diantisipasi oleh Polri dalam hal ini Polresta Jayapura. Bahkan, Polresta Jayapura Kota menyampaikan bahwa sebanyak 300 personel akan disiagakan untuk merespon agenda aksi demo yang akan digelar oleh UMLWP di Jayapura hari ini.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi soal seruan atau himbauan dari ULMWP. Organisasi yang kata Kapolresta tidak terdaftar di Kesbangpol dan selama ini kerap melakukan aksi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
“Kelompok ini sudah menyampaikan kepada aparat kepolisian terkait agenda ini namun Polres menyatakan menolak karena ada sejumlah persyaratan yang tak bisa dipenuhi dan dijelaskan. Kami dari pihak kepolisian menolak rencana agenda tersebut,” kata Kapolresta, Senin (16/10) kemarin.
Hanya saja karena ada aspirasi yang akan disampaikan dan pihak kepolisian tetap menghormati era demokrasi maka polisi akan memberikan kesempatan namun dibatasi.
“Kami minta ini dipahami oleh kelompok ini agar tidak memaksakan diri juga. Selain itu kami minta masyarakat jangan terprovokasi dan terganggu akibat aksi ini,” jelasnya.
Masyarakat kata Kombes Pol Mackbon tak perlu khawatir karena TNI Polri akan turun melakukan pengamanan. “Jadi ada 300 personil yang akan kami turunkan,” tutupnya.(ade/wen)
JAYAPURA – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), akan melakukan aksi demo Selasa (17/10) hari ini. Demo tersebut adalah untuk menuntut Indonesia membuka kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West Papua.
Aksi ini sudah diantisipasi oleh Polri dalam hal ini Polresta Jayapura. Bahkan, Polresta Jayapura Kota menyampaikan bahwa sebanyak 300 personel akan disiagakan untuk merespon agenda aksi demo yang akan digelar oleh UMLWP di Jayapura hari ini.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi soal seruan atau himbauan dari ULMWP. Organisasi yang kata Kapolresta tidak terdaftar di Kesbangpol dan selama ini kerap melakukan aksi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
“Kelompok ini sudah menyampaikan kepada aparat kepolisian terkait agenda ini namun Polres menyatakan menolak karena ada sejumlah persyaratan yang tak bisa dipenuhi dan dijelaskan. Kami dari pihak kepolisian menolak rencana agenda tersebut,” kata Kapolresta, Senin (16/10) kemarin.
Hanya saja karena ada aspirasi yang akan disampaikan dan pihak kepolisian tetap menghormati era demokrasi maka polisi akan memberikan kesempatan namun dibatasi.
“Kami minta ini dipahami oleh kelompok ini agar tidak memaksakan diri juga. Selain itu kami minta masyarakat jangan terprovokasi dan terganggu akibat aksi ini,” jelasnya.
Masyarakat kata Kombes Pol Mackbon tak perlu khawatir karena TNI Polri akan turun melakukan pengamanan. “Jadi ada 300 personil yang akan kami turunkan,” tutupnya.(ade/wen)
