Warga Paro Tidak Boleh Jadi Sasaran dalam Operasi Keamanan
JAYAPURA – Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Presiden Joko Widodo segera melakukan pendekatan dengan damai dalam upaya menyelamatkan pilot pesawat Susi Air, Capt.Pilot Philip Mark Mehrtens asal Selandia Baru yang saat ini sedang berada di tangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dibawah pimpinan Egianus Kogoya di wilayah Ndugama.
Juru Bicara JDP Yan Christian Warrinusy menyebut, jalan damai dengan mendorong terjadinya dialog informal diantara pemerintah Indonesia dengan TPNPB atau yang diesbut sebagai KKB menjadi hal penting yang mesti dikedepankan saat ini.
“Hingga saat ini sudah seminggu lebih, Pilot Mehrtens berada bersama kelompok penyandera dari TPNPB (KKB) tersebut. Akibatnya, warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah distrik Paro, Kabupaten Nduga telah memutuskan pergi keluar dari kampung halamannya ke arah Kenyam,” terang Yan saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (16/2)
JDP sendiri kata Yan masih belum memperoleh konfirmasi, apakah kepergian warga sipil dari distrik Paro ke arah distrik Kenyam tersebut apakah atas kehendak mereka sendiri ataukah karena mereka diarahkan dan atau dipaksa pergi dari kampung halamannya sendiri.
“Sebab sesungguhnya, sesuai fakta yang ada bahwa setelah melakukan penyergapan terhadap pesawat jenis Pilatus Porter milik maskapai Susi Air dan membawa Capt.Pilot Philip Mark Mehrtens, kelompok TPNPB dibawah pimpinan Egianus Kogoya dikabarkan berjalan keluar dari kampung Paro ke markasnya,” terangnya.
Sehingga itu, JDP melihat sesungguhnya tak ada alasan bagi warga sipil penduduk kampung Paro mesti meninggalkan kampung halamannya tersebut.
JDP juga memandang bahwa sebenarnya jika akan dilakukan operasi militer oleh TNI dan Polri untuk mengejar para penyandera pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, maka masyarakat sipil yang tidak berdosa di Paro justru mesti diprioritaskan berada dalam posisi selamat dan aman. “Mereka (Warga Paro-red) justru tidak boleh menjadi sasaran dalam gerakan operasi keamanan apapun juga,” tegasnya.
Sehingga itu, JDP kata Yan mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuka perundingan dengan TPNPB atau yang disebut sebagai KKB demi menyudahi keberlangsungan aksi-aksi kekerasan yang terus terjadi dalam konflik bersenjata di tanah Papua selama lebih dari 50 tahun terakhir ini.
“Pilihan jalan damai demi mengakhiri kekerasan bersenjata antara negara yang direpresentasikan oleh TNI-Polri dengan kelompok TPNPB dan bagi JDP merupakan agenda prioritas dan mendesak saat ini,” paparnya.
Menurut Yan, pilihan jalan kekerasan dengan menggelar operasi militer sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, pada pengalaman operasi pembebasan sandera para peneliti Lorentz tahun 1990-an dahulu yang pada akhirnya menewaskan sandera dan hingga kini belum pernah terkonfirmasi sebenarnya siapa yang menewaskan sandera ekspedisi Lorentz tersebut.
“Kendati pun Egianus Kogoya dan kelompoknya telah menyatakan pilot Mehrtens sebagai keluarganya, tapi jika nanti dia mengalami nasib buruk dikemudian hari akibat penyanderaan ini, maka citra TPNPB sebagai pejuang ideologi Papua Merdeka juga bakal tercoreng pula,” kata Yan.
Itulah sebabnya, JDP mendorong pihak-pihak yang bertikai yaitu TNI-Polri serta TPNPB (KKB) untuk segera menyelesaikan konflik bersenjata ini melalui jalan damai. (fia)
