Menurut Johanis, dalam melakukan upaya tersebut, pihaknya bekerja sama dengan APH dan APIP di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota.
“Selain itu, pimpinan daerah, seperti gubernur, walikota, dan bupati juga turut dilibatkan dalam upaya ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga itu upaya pencegahan menjadi fokus utama dalam memberantas korupsi,” bebernya.
Dikatakan, dengan melakukan antisipasi sejak dini, diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi sehingga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Karena itu, KPK senantiasa bersinergi melakukan pencegahan korupsi.
“Kita berusaha untuk mencegah, antisipasi supaya jangan terjadi korupsi. Sebab jika sudah terjadi baru kita tindak, rasanya akan makan biaya lebih besar,” ucapnya.
Menurut Johanis, Indonesia memiliki luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang banyak. Kendati demikian, tak menjadi alasan untuk memberantas korupsi.
Johanis juga menyampaikan bahwa meskipun Road to Hakordia berpusat di Papua, namun hal ini tidak berarti bahwa Papua memiliki banyak kasus korupsi.
“Sebaliknya, Hakordia ingin membangkitkan semangat mulai dari Aceh hingga Papua, agar bisa bersatu dalam memerangi korupsi. Kemarin kegiatan serupa juga digelar di Aceh, sekarang di Papua. Jadi harapannya kita bersatu memberantas korupsi agar tercapainya tujuan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun mengapresiasi KPK RI lantaran telah menunjuk Provinsi Papua sebagai tuan rumah peringatan Hakordia Wilayah Indonesia TimurTahun 2023.
Menurut Ridwan, saat ini kita dihadapkan pada situasi nasional yang menuntut kita untuk semakin serius dan bersatu dalam memerangi korupsi. Sebab, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral, menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan berkelanjutan.
“Pemerintah Daerah bersama dengan Pemerintah Pusat dan seluruh elemen masyarakat harus memainkan peran kunci dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk korupsi,” tegas Ridwan.
Menurut Ridwan, sebagaimana sesuai tema Hakordia yang diusung tahun ini yaitu “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju” memiliki makna bahwa untuk mewujudkan kemajuan Indonesia, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya memberantas korupsi.
“Sinergi mengacu pada upaya bersama dan kolaborasi antara berbagai sektor, lembaga, dan individu untuk menghilangkan praktik korupsi yang merugikan negara dan daerah,” kata Gubernur.
Rumasukun mengajak para gubernur, bupati/walikota, Ketua DPRD Provinsi/kabupaten/kota. Khususnya lingkup wilayah Indonesia Timur, untuk bergandeng tangan, bekerjasama dan berkolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi untuk mencapai Indonesia maju.
