JAYAPURA-Persoalan Papua selalu menjadi perbincangan dan patut diketahui oleh siapapun. Atas hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Yan Pemernas Mandenas menyambangi Polda Papua, Rabu (14/10).
Kedatangan Yan Mandenas di Mako Polda Papua untuk mengetahui sejumlah isu-isu nasional khususnya konflik yang terjadi di tanah Papua. Kedatangannya disambut hangat oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Matius D. Fakhiri beserta jajarannya.
Dikatakan, kunjungannya ke Papua dalam masa reses ingin mengetahui sejumlah isu yang lagi hangat dibahas oleh pemerintah pusat, khususnya yang terjadi di Papua. Ia juga mempertanyakan isu yang berkembang di tanah Papua, terkait adanya sejumlah pihak melaluian penolakan pasca ditetapkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Saya sempat mempertanyakan perkembangan penanganan Covid di Papua, pasca ditetapkannya era new normal. Sebab pelaksanaan implementasi dari new normal di dalamnya aparat penegak hukum,” ucap Yan Mandenas.
Lanjutnya, dari pertemuan dengan pihak Polda Papua tersebut, hal yang paling penting dibahas terkait kebijakan aparat keamanan dalam menciptakan rasa aman dan kondusif secara menyeluruh di tanah Papua.
“Khusus Intan Jaya dan Nduga sempat kita bahas. Apalagi Wakapolda juga langsung ke Intan Jaya, dalam menyikapi sejumlah aksi teror yang dilakukan oleh kelompok masyarakat disana,” kata Yan Mandenas.
Yan Mandenas menitip pesan kepada Wakapolda agar penanganan khusus konflik dilakukan secara sinergi antara TNI- Polri serta melibatkan pemerintah daerah setempat. Sebagaimana tugas pokok TNI-Polri adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif.
“Konflik-konflik yang terjadi di tanah Papua tak hanya ditangani oleh aparat keamanan, melainkan harus melibatkan langsung pemerintah daerah, agar pelaksanaan penanganan konflik lebih mudah di selesaikan,” tambahnya.
Khusus konflik yang terjadi di Intan Jaya dan Nduga, Yan Mandenas meminta untuk segera terselesaikan.
“Pelaku-pelaku kriminal harus ditangkap dan diproses hukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sehingga masyarakat bisa kembali hidup aman dan tenteram, serta pemerintahan bisa berjalan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya. (fia/nat)
