JAYAPURA- Situasi Provinsi Papua belakangan ini membuat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia Ahmad Taufan Damanik berkunjung ke Papua.
Mengawali kunjungannya di Jayapura dan Wamena, Senin (14/10) kemarin, Komnas HAM RI berkunjung ke Mapolda Papua yang disambut langsung Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan mengatakan, terkait dengan beberapa aksi unjuk rasa di Papua. Komnas melihat eskalasinya cukup besar namun kita harus mencari solusi bersama bagaimana mencegah peristiwa ini tidak terulang lagi.
“Kami mendapatkan berbagai pengaduan terkait penanganan pengungsi. Permintaan pembebasan terhadap anak-anak muda yang ditahan pasca unjuk rasa dan tugas kami memastikan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi dalam setiap penegakan hukum,” ucap Ahmad Taufan dalam pertemuan Senin malam.
Secara terpisah, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan kunjungan kerja Ketua Komnas HAM RI tersebut dengan melakukan pemantauan di Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya.
“Dalam kunjungan kerjanya Ketua Komnas HAM RI sudah melalukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe berbicara terkait situasi konflik yang terjadi di Papua. Bagaimana penanganan mahasiswa eksodus,” ucap Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telfon selulernya, Selasa (15/10).
Selain itu lanjut Frits, Ketua Komnas HAM RI juga bertemu Kapolda dan Pangdam bicara soal bagaimana keamanan dalam mengatasi konflik yang sedang terajadi di Papua sekaligus bagaimana dengan proses hukum dengan mereka yang ditahan.
“Di Wamena, Ketua Komnas HAM RI bertemu dengan Bupati, Kapolres Jayawijaya, Dandim masyarakat sipil serta mengunjungi tempat-tempat yang dibakar dan berdiskusi dengan beberapa korban,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Papua Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, terkait dengan berbagai aksi unjuk rasa rasisme yang terjadi di Papua dan Papua Barat, pihaknya sudah mengikutinya dari awal kejadian di Malang hingga aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di beberapa wilayah di Provinsi Papua.
“Kasus unjuk rasa anarkis di Kabupaten Jayawijaya mulai dari kronologis awal kejadian hingga langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan serta upaya pemulihan Sitkamtibmas,” tuturnya.
Dikatakan, pasca kerusuhan Wamena 23 September, yang menjadi koreksi bagi pihak Kepolisian yaitu memaksimalkan upaya-upaya patroli, razia dan penempatan Pos-pos.
“Kami akan tempatkan dua Pamatwil yaitu Dir Krimum dan Dansat Brimob Polda Papua untuk membantu BKO personel yang sudah ada di Wamena,” ucapnya.
Dikatakan, untuk meningkatkan keamanan di Wamena, atas petunjuk Kapolri, dilakukan penambahan sebanyak 20 unit kendaraan roda dua untuk membantu patroli jarak jauh dan juga melewati tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dilewati kendaraan roda empat.
Tidak menutup kemungkinan lanjut Kapolda kendaraan tersebut nantinya akan ditambah untuk bantu patroli skala besar.
“Dengan hadirnya kendaraan roda dua tersebut, juga mobil yang mobile akan dilakukan secara terpadu. Sehingga makin memberikan ketenangan bagi masyarakat untuk menempati rumah mereka yang belum terbakar juga termasuk beraktivitas,” tuturnya.
“Ajakan saya kepada masyarakat yang masih ada di beberapa titik pengungsian seperti di gereja, Kodim, Polres juga Polsek segera kembali ke rumah masing-masing. Karena kami sudah tambahkan kekuatan termasuk sarana untuk membantu mengawas saudara-saudara di Wamena,” sambugnya.
Terkait masih adanya ketakutan semua warga di Wamena dalam melakukan aktivitas akibat adanya kabar-kabar yang tidak jelas beredar di masyarakat, Kapolda Waterpauw menganggap isu tersebut dikembangkan oleh para pihak yang tidak inginkan keadaan Wamena membaik. Namun tidak perlu cemas ada TNI-Polri.
“Segala usaha secara maksimal kami lakukan, masyarakat tidak perlu takut, tidak usah khawatir kalau ada isu yang mengatakan diberi waktu untuk tingalkan Wamena dan lain sebagainya. Itu orang yang kurang pekerjaan, ini negara dia tidak bisa melakukan upaya semena-mena dan tidak ada alasan untuk itu,” tegas Kapolda.
Sementara itu, dari catatan Polda Papua sebanyak 16 ribuan pengunsi yang sudah turun ke Jayapura sejak tanggal 24 september. Sementara yang sudah kembali ke Wamena sebanyak seribaun lebih.
Dimana lokasi pengunsian di Kabupaten Jayapura ada di lima titik pegungsian yang masih tersisa dengan jumlah 386 orang. Kota Jayapura tidak ada lagi pengungsi, begitu juga dengan Mimika. Sementara pengungsi di Merauke dan Biak ditampung keluarga masing-masing.
Untuk Jayawijaya sendiri tercatat 8 titik pengungsian diantaranya di Kodim, Polres Jayawijaya, Kantor DPR dan beberapa gereja dan masjid dengan jumlah sebanyak 563 orang.
“Yang jadi kendala di sana (Wamena-Red) tempat tinggal. Makanya Gubernur membuat kebijakan untuk segera membangun rumah tempat tinggal darurat sekaligus tempat usaha mereka. Semoga ini segera direalisasikan sehingga ada ketenangan dan kembalinya saudara-saudara kita yang mengunsi,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Pangdam XVII Cenderawasih mengatakan, tugas Kodam adalah membantu dan mendukung tugas-tugas Kepolisian dalam rangka penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang yang mempunyai peran vital adalah unsur pemerintah daerah namun fakta dilapangan hanya TNI/Polri saja yang bekerja.
Pertemuan di Ruang Cenderawasih Polda Papua dihadiri oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Pangdam XVII/Cenderawasih, Ketua Komnas HAM RI, Wakapolda Papua, Komisioner Komnas HAM RI, Ketua Perwakilan Komnas HAM RI di Papua, Pejabat Utama Polda Papua, PJU Kodam XVII/Cenderawasih, Kapolres Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura. (fia/nat)
