JAYAPURA – Rencana kedatangan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju ke Papua direspon dua anggota DPR Papua, Sinut Busup dan Yonas Nusi. Dikatakan harus ada isu pembangunan yang bisa disampaikan kepada Wapres. Apalagi rencananya Wapres akan berkantor beberapa hari di Papua.
Ini kesempatan untuk menyampaikan apa yang bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Dikatakan Sinut Busup yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPR Papua bahwa ada sejumlah catatan yang patut menjadi perhatian khususnya untuk Provinsi Papua Pegunungan.
Sinut memetakan bahwa persoalan keamanan erat kaitannya dengan roda pemerintahan dan pembangunan. Jika daerah tak aman maka akan sulit mendorong dua hal di atas. Wapres kata Sinut harus berpihak pada orang Papua. Ini bisa dimulai dari Penjabat Bupati harus orang Papua agar masyarakat asli yang menyelesaikan persoalan di daerahnya.
Ia meyakini itu bisa membuat situasi lebih kondusif. Sedangkan jika tidak maka bisa juga menimbulkan rasa ketidaksukaan yang akhirnya menganggap pemerintah tidak berpihak kemudian terjadi riak riak yang tak diinginkan. “Lalu anggota DPD RI yang tiap provinsi diwakili 4 orang kami pikir pa wapres juga perlu berbicara agar jika lolos maka mereka akan kembali menjadi pelayan di negeri sendiri dan bukan tuan di negeri sendiri. Anggota DPR atau DPD itu harus menjadi pelayan, bukan justru dilayani,” beber Sinut melalui ponselnya, Jumat (15/9).
Iapun menyampaikan soal pembangunan di Yahukimo dimana daerah ini menjadi yang paling luas dengan jumlah distrik dan terbanyak. Tercatat ada 135 lapangan terbang yang tersebar di Yahukimo untuk menghubungkan ke 51 distrik dan 518 kampung. Karenanya untuk menekan angka kemahalan diperlukan pembukaan akses jalan darat.
Jalan penghubung dari Wamena ke Yahukimo sudah dibuka tinggal bagaimana dilanjutkan. Sinut berpendapat bahwa sebisa mungkin pembangunannya menggunakan dana APBD. “Dari Dekai sudah buka menuju Suru – suru dan tinggal dari Wamena melanjutkan ke Yahukimo. Jadi semen yang harganya Rp 650 ribu bisa turun Rp 200 ribu. Lalu dari Oksibil ke Yahukimo dan Oksibil ke Yalimo ini juga perlu dibuka lagi sehingga konektifitas terjawab,” sarannya.
Kemudian ia berharap ada pelabuhan berukuran besar di Yahukimo dan juga membuka akses jalan darat yang semuanya digarap menggunakan dana APBN. “Jika ini sudah dilakukan kami pikir dampaknya sangat besar. Kami sayang pak presiden dan wakil presiden kami harap ini dijawab,” sambung Sinut.
Pak menteri dan pak wapres juga diharapkan bisa melakukan audience langsung. Diakui Sinut untuk Papua induk dan Papua tengah ini sudah bagus tinggal Papua Pegungan yang kurang sehingga konektifitas menjadi penting.
“Lalu soal transportasi udara kami minta Provinsi Papua Pegunungan juga menginvestasikan pembangunan bandara. Bandara Nop Goliath itu sudah teruji didarati pesawat presiden langsung dank e depan perlu dibuka rute dari Yahukimo ke Jakarta dan tidak perlu transit di Timika dan Jayapura. Jadi bisa buka rute Jakarta Yahukimo Merauke dan sebaliknya,” sarannya.
Sementara anggota Komisi I DPR Papua, Yonas menyebut bahwa kehadiran Wapres ini menjadi sebuah kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Namun sebelum kedatangan wapres ini Yonas yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Garuda Merah Putih menyampaikan bahwa menteri terkait, dalam hal ini mendagri dan menkopolhukam perlu menghadirkan seluruh stakeholder provinsi dan kota untuk membahas serta menyepakati apa saja yang harus disampaikan kepada Wapres.
“Jadi bukan pikiran masing – masing kemudian disampakan kepada pak Wapres. Bukan membawa pesan yang berbeda tapi harus menjadi kesepakatan yang muncul lewat diskusi,” saran Yonas.
Paling tidak setiap kepala distrik bisa mengumpulkan kepala kampung dan tokoh adat untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat akar rumput. Itu termasuk dengan mengumpulkan seluruh pengusaha jasa konstruksi guna mendata pekerjaan mana saja yang difasilitasi anggaran daerah maupun anggaran pusat.
Lalu Wapres juga perlu mengetahui bahwa Papua membutuhkan pengakuan pelaksanaan UU Otsus. Yang artinya tak boleh ada aturan lain yang mengatur dan ini harus menjadi komitmen negara.
“Ada UU Otsus ada UU Pemerintah Daerah yang terkadang bertolak belakang. Misal aturan tentang penerimaan CPNS. Kita di Papua angkat pegawai harus sesuai kebutuhan, bukan aturan nasional. Jika pakai aturan nasional maka kebutuhan Papua tidak akan tercapai sementara ada yang sudah bertugas lama tapi tidak diberi harapan,” singgungnya.
Ini lanjut Yonas bukan kesalahan pegawai honor tersebut melainkan system yang membuat mereka tidak bisa masuk dalam ruangan itu.
“Rakyat Papua jangan sampai kecewa bagaimana dari kedatangan ini bisa membangun trust atau rasa percaya terhadap negara republic Indonesia. Kalau UU Otsus dilaksnaakan dengan baik maka UU Sektoral jangan justru menghambat,” tambahnya.
Selain itu poin lain yang disampaikan Yonas adalah sebelum kehadiran Wapres, pemuda pemudi di Papua juga perlu menggelorakan pikiran cerdas dan tidak boleh dipilih – pilih.” Apakah dia anak nusantara atau putra OAP silahkan saja. Negara harus berikan ruang untuk mendengarkan aspirasi anak muda sehingga ke depan mudah menggerakkan anak muda,” imbuhnya.
Terkait infrastruktur, Yonas meminta kepala balai untuk menghadirkan pengusaha Papua, memberikan informasi bahwa tahun 2024 ada anggaran pemerintah berapa banyak lalu kegiatan dimana saja. Seluruh pengusaha sebisa mungkin dilibatkan jadi pembangunan yang belum terakomodir bisa disampaikan dan menjadi masukan.
Kemudian menyangkut keamanan khususnya di Tabi dan Saireri, Yonas melihat semua sudah baik dan patut dipertahankan. Namun ia mengusulkan soal penerimaan TNI dan Polri.
“Memang kebutuhan kita untuk menjawab aspirasi perlu ada komunikasi dengan TNI dan Kapolri karena masih banyak anak – anak Papua yang ingin bergabung namun belum terakomodir. Saran kami jika kuota terbatas, khusus Papua bolehlah dilakukan penambahan,” usulnya.
“Ini perlu dikomunikasikan oleh gubernur dan DPR agar kalau terbatas bisa dilakukan penambahan. Lalu yang sudah bertugas dan mau menjadi perwira itu juga perlu didukung untuk sekolah perwira. Misal 2024 butuh berapa banyak dan ini diawasi bahkan dari kampung dikawal hingga diterima sebagai anggota TNI Polri,” tutupnya. (ade/wen)
