JAYAPURA – Program makanan bergizi gratis (MBG) sebagian telah dijalankan di beberapa daerah di Tanah Papua. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua turut memperkuat pengawasan program MBG ini.Pengawasan yang dilakukan agar pelaksanaannnya dapat berjalan dengan lancar serta tepat sasaran bagi si penerima manfaat.
Kepala BPKP Papua Sapto Agung Riyadi menyebut MBG di Tanah Papua sudah berjalan. Seperti di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Yahukimo dan Wamena Papua Pegunungan.
“Saat ini, program MBG sudah berlangsung di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sedangkan di Papua Pegunungan sempat terhenti karena adanya penolakan dan dan belum dilakukan lagi,” ucap Sapto kepada wartawan di kantor gubernur, Senin (14/4).
Sambungnya, untuk Provinsi Papua direncanakan akan ada empat kabupaten yang berjalan yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Biak Numfor. Dalam waktu dekat, pihaknya bakal berkomunikasi lagi terkait pelaksanaan MBG tentang pengelolaan dana.
“Fokus pengawasan kami adalah terkait jangkauan penerima manfaatnya, sudah berapa ribu murid yang mendapatkan MBG ini. Kemudian suplainya, jangan sampai tiba-tiba dana tersebut terbatas dan harga-harga menjadi naik,” ujarnya.
JAYAPURA – Program makanan bergizi gratis (MBG) sebagian telah dijalankan di beberapa daerah di Tanah Papua. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua turut memperkuat pengawasan program MBG ini.Pengawasan yang dilakukan agar pelaksanaannnya dapat berjalan dengan lancar serta tepat sasaran bagi si penerima manfaat.
Kepala BPKP Papua Sapto Agung Riyadi menyebut MBG di Tanah Papua sudah berjalan. Seperti di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Yahukimo dan Wamena Papua Pegunungan.
“Saat ini, program MBG sudah berlangsung di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Sedangkan di Papua Pegunungan sempat terhenti karena adanya penolakan dan dan belum dilakukan lagi,” ucap Sapto kepada wartawan di kantor gubernur, Senin (14/4).
Sambungnya, untuk Provinsi Papua direncanakan akan ada empat kabupaten yang berjalan yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi dan Biak Numfor. Dalam waktu dekat, pihaknya bakal berkomunikasi lagi terkait pelaksanaan MBG tentang pengelolaan dana.
“Fokus pengawasan kami adalah terkait jangkauan penerima manfaatnya, sudah berapa ribu murid yang mendapatkan MBG ini. Kemudian suplainya, jangan sampai tiba-tiba dana tersebut terbatas dan harga-harga menjadi naik,” ujarnya.
