Bawaslu Jayawijaya Antisipasi Mobilisasi Massa yang Mabuk
JAYAPURA-Persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI (Pilpres) dan Pemilu Leglislatif (Pileg) terus dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
Secara umum hingga saat ini belum ada kendala berarti yang dihadapi penyelenggara dalam hal ini KPU untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada Rabu (17/4) lusa. Termasuk dalam hal pendistribusian logistik Pemilu.
Untuk pendistribusian logistik, yang sempat mengalami kendala yaitu pengiriman logistik untuk Kabupaten Intan Jaya.
Kapolda Papua, Irjen Pol. Martuani Sormin membeberkan bahwa distribusi logistik Pemilu ke Kabupaten Intan Jaya sempat terkendala.
“Untuk persiapan terakhir, yang paling belakangan ialah logistik Intan Jaya yang dikirim dari Nabire. Ini sempat ada kendala, dimana rekanan yang seharusnya mengangkut logistik mengundurkan diri,” ungkap Martuani Sormin kepada wartawan di Taman Imbi, Sabtu (13/4) lalu.
Menyikapi hal ini, Martuani Sormin menyebutkan bahwa bupati, Kapolres, dan KPU Intan Jayapura melakukan rapat mendadak terkait dengan hal tersebut. “Dengan rapat mendadak antara Bupati Intan Jaya, Kapolres Intan Jaya, dan KPU Intan Jaya, sehingga logistik untuk Intan Jaya sudah dikirim,” tandasnya.
Adanya kendala terhadap pengiriman logistik Pemilu untuk Kabupaten Intan Jaya juga diakui Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay. Namun persoalan akibat mundurnya rekanan yang menangani pengiriman logistik ke Intan Jaya sudah bisa diatasi.
“Sempat memang diganti rekanan sehingga segera akan mereka angkut logistiknya,” jelasnya.
Secara terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach, mengatakan, Bawaslu Papua telah menurunkan tim khusus ke Intan Jaya untuk memastikan semua pelaksanaan Pemilu di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Untuk Intan Jaya, Bawaslu sudah turunkan tim, guna memastikan semua bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan Pemilu Serentak di Kabupaten Nduga menjadi perhatian serius khususnya terkait kemungkinan adanya ancaman keamanan.
Namun menurut Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin, pelaksanaan Pemilu Serentak di Kabupaten Nduga yang menggunakan sistem Noken, tentunya lebih memudahkan pengamanan yang dilakukan aparat gabungan TNI dan Polri.
“Karena di sana (Nduga, red) menggunakan sistem Noken, sehingga pelaksanaannya terpusat. Dengan demikian, lebih mudah bagi kami mengamankan dari pada di tiap TPS,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Manoach. Menurutnya, masalah ancaman keamanan di Kabupaten Nduga sudah menjadi perhatian serius jajaran TNI dan Polri. Meskipun demikian, pihaknya memberikan catatan khusus kepada KPU Papua menyangkut warga Nduga yang masih mengungsi.
“Kalau memang benar ada pengungsi Nduga, maka lokasi keberadaannya itu harus dipastikan. Namun, di sisi lain, dengan penerapan sistem Noken di Nduga, maka KPU harus dapat memastikan kepala suku yang merupakan keterwakilan suara masyarakat tingkat kampung atau distrik tertentu,” ucapnya,
Dengan kata lain, Bawaslu Papua tidak menginginkan apabila pada hari pencoblosan nanti, ada oknum tertentu yang memainkan peran sebagai kepala suku, sehingga terdapat lebih dari satu kepala suku keterwakilan suara masyarakat tingkat kampung atau distrik saat pencoblosan.
“Dengan penerapan sistem Noken, maka keterwakilan kepala suku itu harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai pada 17 April, di satu kampung, atau di satu distrik, ada oknum-oknum tertentu yang mengaku sebagai kepala suku, sehingga kepala suku di distrik atau kampung itu lebih dari satu. Kalau hal seperti ini tidak diantisipasi, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan kekacauan,” pungkasnya.
Untuk penyelenggaran Pemilu Serentak di Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu Jayawijaya mengantisipasi adanya mobilisasi massa yang dipengaruhi minuman keras (Miras) untuk melakukan intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu di tingkat bawah.
Oleh sebab itu, Koodinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Bawaslu Jayawijaya, Yustinus Mabel mengatakan, pihaknya akan menurunkan sejumlah pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengawasi oknum Caleg yang memobilisasi massa yang dipengaruhi minuman keras atau mabuk.
Yustinus Mabel mengatakan pada Pemilu Serentak 2019 ini praktek seperti itu tidak boleh terjadi. “Biasanya oknum Caleg memfasilitasi masyarakat untuk mengonsumsi Miras dan melakukan intimindasi terhadap penyelenggara untuk mendapatkan suara. Ini yang perlu diwaspadai oleh Bawaslu,” tegasnya.
“Kalau kami temukan kondisi di lapangan seperti itu, kami akan koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk mengamankan mereka. Karena mereka menggangu Kamtibmas atau mengganggu pemilih lain,” sambungnya kepada wartawan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (13/4).
Dikatakan, Bawaslu menilai pelaksanaan Pilpres di Kabupaten Jayawijaya bisa dipastikan berjalan aman. Namun untuk Pileg DPRD Kabupaten Jayawijaya dan DPR Papua diprediksi akan sarat dengan kepentingan. “Pileg akan besar potensi konfliknya. Itu sebabnya kami tetap mengantisipasi hal-hal yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan pelaksanaan Pemilu khususnya pada penghitungan,” jelasnya.
Bawaslu mengharapkan surat suara yang tidak terpakai karena sejumlah penduduk Jayawijaya telah pindah ke luar, sebagai mana terdata dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak digunakan saat pencoblosan.
“Pengalaman yang lalu-lalu itukan suara sisa mereka bagi rata. Tetapi untuk kali ini suara sisa, suara tidak terpakai, tak boleh lagi dibagi rata untuk dicoblos,” tegasnya.
Ia memastikan Bawaslu Jayawijaya siap mewujudkan Pemilu yang kondusif dengan mengawasi dari distrik hingga TPS-TPS, gengan menempatkan anggota Bawaslu di lapangan untuk melakukan pengawasan yang lebih baik lagi sehingga tidak terjadi kecurangan.
Secara terpisah Ketua DPR Papua, Dr Yunus Wonda mengungkapkan bahwa apapun hasil yang akan keluar pasca Pemilu nanti khususnya Pemilu Legislatif (Pileg) maka siapapun dia harus bisa menerima hasil tersebut. Jangan ketika hasil tak sesuai dengan keinginan justru menjadi biang lahirnya persoalan di tengah masyarakat. Kata Yunus, setiap Caleg yang maju harus membekali diri dengan sikap siap menang dan siap kalah.
“Apapun hasilnya pasca pecoblosan harus mengucap syukur. Ini pesta demokrasi pertama dalam sejarah yang dilakukan serentak baik Pilpres, Pileg maupun DPD RI. Tidak perlu ada gerakan tambahan pasca Pemilu tapi bagaimana menjalankan amanah rakyat sebagai pemilik kedaulatan jika terpilih. Dan jika tidak terpilih yakini saja bahwa itu hanya soal waktu,” kata Yunus Wonda, Minggu (14/4).
Dalam proses pemilihan, Yunus meminta agar Caleg bisa menunjukkan kedewasaan diri. Sebab bila sudah berani maju artinya menggambarkan kedewasaan Caleg tersebut dalam berpolitik.
“Artinya apapun hasilnya kita harus bisa menerima itu. Kalau belum bisa menerima, emosi, ego tinggi mungkin sebaiknya jangan maju jadi Caleg dulu. Itu mentalnya belum siap. Harus siap menang dan kalah jangan hanya di mulut tetapi mengimplementasikan,” bebernya.
Apapun hasil disitu Caleg tersebut diuji sejauh mana kedewasaannya dalam berpolitik. Ketika hasil tidak sesuai kemudian mengerahkan keluarga, massa, itu menunjukkan ia belum dewasa. “Jangan bicara depan rakyat tapi tidak bisa menerima hasil. Mari berikan pembelajaran politik yang baik ke masyarakat dan jangan justru menjadi pemicu apalagi sudah kantongi gelar sarjana. Ini seperti mempersiapkan benih konflik di tengah rakyat jadi harus siap dengan hasil,” imbuhnya.
Untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Jayapura, sebanyak 576 personel Polres Jayapura Kota serta BKO dari Polda Papua siap mengamankan sebanyak 1.262 Tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di wilayah hukum Polres Jayapura Kota.
Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav R Urbinas menyebutkan, rencana pergesaran logistik ke TPS direncanakan pada H-1 dan H-2 sebelum tahap pemungutan suara.
“Kami masih menunggu jadwal dari KPU untuk jadwal pergeseran. Apakah akan berbeda atau dilaksanakan pada 1 hari saja mengingat distrik yang paling jauh adalah Distrik Muara Tami,” ucap Gustav saat pembekalan personel Polres Jayapura Kota dalam rangka pengamanan TPS tahap pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di SPN Polda Papua, Sabtu (13/4).
Kapolres Gusav Urbinas menekankan setiap anggota Polisi hanya menjaga dan mengamankan TPS, tidak boleh mencampuri urusan yang terjadi di dalam TPS. Ia juga mengingatkan agar tidak perlu banyak tanya kepada petugas TPS, karena akan menimbulkan intervensi kepada petugas TPS.
Selain itu lanjut Kapolres, bagi anggota yang beragama muslim pada waktu pelaksanaan salat subuh di masjid untuk memonitor ada atau tidaknya mobilisasi massa yang dapat menimbulkan konflik.
“Untuk menjaga situasi Kamtibmas, Polres Jayapura Kota akan membentuk Tim Kotijensi untuk melaksanakan Patroli yang terdiri dari tiga peleton yang akan diploting di Polsek Muara Tami, Polsek Abepura dan Polres Jayapura Kota,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans J Rumsawir menyampaikan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Distrik melalui Panwaslu Kelurahan atau Desa.
Dimana pengawasan sebelum pemungutan suara H-7 hingga H-1, pengawasan distribusi formulir Model C6 terhitung (14-16/4), dan pengawasan pembentukan TPS H-1 dan pengawasan masa tenang (14-16/4).
Di tempat yang sama, Komisioner Devisi Hukum KPU Kota Jayapura, Yohanis V Wanane menuturkan TPS yang berada di Wilayah Kota Jayapura sebanyak 1.262 TPS, dimana sangat perlu dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian. Karena dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sangat rawan dari konflik.
“Rencana pergeseran logistik dari KPU akan dilakukan pada H-3 yaitu pada Senin (14/4) menyesuaikan dengan wilayah di Kota Jayapura,” pungkasnya. (gr/jo/ade/fia/nat)
