MERAUKE-Masyarakat Selatan Papua yang mengatasnamakan dirinya masyarakat adat Animha yang meliputi masyarakat Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua.
Bahkan dalam aksi demo damai yang digelar di Kabupaten Merauke. Senin (14/3) kemarin masyarakat adat Animha mendesak pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS).
Dari pantauan Cenderawasih Pos, aksi demo damai ini diawali dari kantor Sekretariat PPS di Jalan Ahmad Yani. Masyarakat adat Animha dengan tertib melakukan long march menuju gedung DPRD Merauke. Dalam aksinya, massa terlihat membawa dua spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Adat Animha Mendukung Sepenuhnya Pemekaran Provinsi Papua Selatan”.
Massa yang mendapat pengawalan ketat aparat Polres Merauke juga terlihat membawa puluhan bendera merah putih.
Tiba di Libra, ketua aksi demo Paskalis Imadawa melakukan orasi sehubungan dengan dukungan DOB terutama PPS. “Kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Merauke bahwa ini bukti kerinduan kami. Ini sebuah rintihan dan harapan yang tak henti-hentinya kami nantinya. Hari ini, kami datang mencoba dengan cara kami untuk bagaimana kami menyentuh hati para pejabat baik di Merauke, Jayapura maupun di Jakarta,” ungkap Paskalis Imadawa.
Imadawa menjelaskan bahwa untuk wilayah adat Animha tidak menolak pemekaran provinsi tapi justru merindukan provinsi agar ada pemerataan pembangunan di berbagai bidang. “Kalau ada wilayah adat yang menolak, itu silakan. Karena masing-masing sudah dibagi wilayah adat. Kami di wilayah adat Animha mendukung pembentukan DOB,” tegasnya.
Lanjut Paskalis Imadawa, perjuangan PPS ini sudah cukup lama dilakukan mulai dari Bupati Johanes Gluba Gebze sampai pada Bupati Romanus Mbaraka saat ini. Untuk itu, sudah waktunya harus ada PPS. “Karena dari sisi wilayah dan sisi penduduk sudah oke. Tinggal bagaimana golkan lobi-lobi ke pusat. Harus ada provinsi di Selatan Papua. Tadi saya sudah sampaikan di DPR bahwa saya ingin jadi ketua DPR provinsi, saya mau jadi wakil ketua provinsi,” ucapnya.
Selain itu, menurut Paskalis Imadawa kehadiran provinsi maka kue pembangunan akan merata dengan baik. “Selama kita tidak jadi provinsi, maka sepanjang sejarah orang Selatan Papua tidak akan pernah menjadi guburnur dan ketua DPR Papua. Catat itu. Tapi, kalau kita sudah provinsi sendiri, maka sudah pasti kita orang Selatan Papua akan mengatur diri kita sendiri,’’ tandasnya.
Sementara itu dalam pernyataan sikap yang berjumlah 6 poin dibacakan sekretaris aksi Burhan Zein, SH, MH. Enam poin tersebut di antaranya pertama mendukung pembentukan DOB di Provinsi Papua meliputi PPS, Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.
Kedua, meminta kepada presiden, gubernur Papua, DPR Papua, MRP dan Pemerintah Kabupaten Merauke agar segera merespon aspirasi tersebut demi menunjang kesejahteraan masyarakat Papua dan menangani dinamika sosial politik yang berkembang di tanah Papua khususnya di Kabupaten Merauke.
Ketiga, mendorong pemeirntah pusat, untuk tetap konsisten dalam agenda pembentukan DOB khususnya di Provinsi Papua. ’’Kelima, kami solidaritas masyarakat wilayah adat Animha mendukung sepenuhnya program dan kebijakan pemerintah terutama pembentukan DOB Provinsi Papua Selatan dengan adanya hal ini sudah akan membawa dampak positif bagi rakyat Papua dan pemerataan pembanguban,’’ katanya.
Sementara Lusiana Homeme selaku tokoh perempuan Asmat dan Yohana Gebze aktivitas Perempuan Marind menyatakan mendukung DOB khususnya pemekaran Provinsi Papua Selatan. (ulo/nat)
