“Jadi kebijakan asitemetris ini dibedakan dan jangan dibuat umum sehingga disitulah nilai keadilan. Ingat, untuk menyamakan Papua dengan daerah lain itu membutuhkan puluhan tahun dan kita sedang berupaya kesana tapi saat ini kembali dibebankan dengan pemotongan anggaran. Sekali lagi asimetris policy itu perlu dilakukan. Perlu ditinjau kembali untuk sebuah pesan afirmative,” imbuh Dosen Hubungan Internasional ini.
Sementara untuk membangun kemitraan dengan negara-negara donor yang biasa memberikan bantuan dikatakan ini juga bisa dilakukan. Hanya pastinya pihak luar membutuhkan banyak persyaratan termasuk berkaitan dengan eskalasi politik, keamanan dan kepastian. Ditanya soal alasan dilakukan pemangkasan anggaran, menurut Pugu bisa saja ini terjadi untuk menutupi hutang-hutang negara termasuk membiayai program nasional yang wajib didukung daerah.
“Yang jelas ada banyak hal mengapa terjadi pemangkasan hingga efisiensi. Bisa juga untuk menghemat belanja dari kegiatan yang selama ini dianggap berlebihan atau tidak perlu. Cuma sekali lagi saya pikir tidak bisa disamaratakan, kita perlu lebih banyak dukungan pusat dan ini sepatutnya disuarakan juga oleh masyarakat termasuk DPR,” imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto menginginkan pengeluaran yang lebih efisien, baik, bersih dan fokus termasuk menutup peluang terjadinya korupsi. Dengan demikian, seluruh kementerian/lembaga bisa lebih efektif dalam memanfaatkan anggaran.
Arahan Prabowo soal efisiensi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Dua hari kemudian, terbit Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025. Kemenkeu pun mengeluarkan 16 pos anggaran yang mesti dihemat kementerian/lembaga. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
“Jadi kebijakan asitemetris ini dibedakan dan jangan dibuat umum sehingga disitulah nilai keadilan. Ingat, untuk menyamakan Papua dengan daerah lain itu membutuhkan puluhan tahun dan kita sedang berupaya kesana tapi saat ini kembali dibebankan dengan pemotongan anggaran. Sekali lagi asimetris policy itu perlu dilakukan. Perlu ditinjau kembali untuk sebuah pesan afirmative,” imbuh Dosen Hubungan Internasional ini.
Sementara untuk membangun kemitraan dengan negara-negara donor yang biasa memberikan bantuan dikatakan ini juga bisa dilakukan. Hanya pastinya pihak luar membutuhkan banyak persyaratan termasuk berkaitan dengan eskalasi politik, keamanan dan kepastian. Ditanya soal alasan dilakukan pemangkasan anggaran, menurut Pugu bisa saja ini terjadi untuk menutupi hutang-hutang negara termasuk membiayai program nasional yang wajib didukung daerah.
“Yang jelas ada banyak hal mengapa terjadi pemangkasan hingga efisiensi. Bisa juga untuk menghemat belanja dari kegiatan yang selama ini dianggap berlebihan atau tidak perlu. Cuma sekali lagi saya pikir tidak bisa disamaratakan, kita perlu lebih banyak dukungan pusat dan ini sepatutnya disuarakan juga oleh masyarakat termasuk DPR,” imbuhnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan efisiensi anggaran Rp306,69 triliun dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto menginginkan pengeluaran yang lebih efisien, baik, bersih dan fokus termasuk menutup peluang terjadinya korupsi. Dengan demikian, seluruh kementerian/lembaga bisa lebih efektif dalam memanfaatkan anggaran.
Arahan Prabowo soal efisiensi tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Dua hari kemudian, terbit Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025. Kemenkeu pun mengeluarkan 16 pos anggaran yang mesti dihemat kementerian/lembaga. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
