Polemik Angkutan Online, Frans Pekey Sarankan Atur Batasan Tarif

JAYAPURA– Pejabat Walikota Jayapura Frans Pekey menanggapi persoalan kehadiran angkutan online di kota Jayapura yang saat ini masih menjadi polemik dengan Para pemilik ataupun sopir angkutan umum yang masih menggunakan sistem manual.

Menurutnya kehadiran angkutan online ini memang tidak bisa serta merta ditolak atau dicabut izinnya.  Karena itu merupakan suatu bentuk kemajuan di suatu daerah. Untuk itu jika menolak taxi online sama dengan kembali ke zaman dulu.

“Kota Jayapura ini adalah kota yang maju dan modern,  dalam kemajuan dan modernisasi itu ada dinamika masyarakat yang diikuti dengan kemajuan teknologi. Itu kita tidak bisa elakan,  kalau kita menolak, kita tidak akan maju-maju” kata Frans Pekey, Selasa (13/6).

Dia mengatakan, Kota Jayapura saat ini menjadi kota yang kompetitif, kota yang bersaing,  Apalagi sebagai ibukota Provinsi Papua. Karena itu dia menyarankan, tetap membuka  ruang tetapi  tidak sebebas-bebasnya,  ada batasan-batasan.

“Tetapi kita tidak boleh menutup pintu dengan inovasi kemajuan kota ini, dari berbagai unsur misalnya,  kalau dulu angkutannya manual  pada zaman kami masih sekolah.  Sekarang eranya sudah tidak bisa lagi,  sekarang zamannya digital, kalau kita kembali ke seperti itu berarti kita kembali saja ke zaman dulu” katanya.

Namun yang paling penting dari semua itu adalah pengaturan.  Itu tugasnya pemerintah untuk mengatur trayeknya, harga terendah dan batasan harga tertinggi.  Persoalan ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu.  Itu sudah difasilitasi Dinas Perhubungan provinsi pada waktu itu.

“Yang saya harapkan  jasa angkutan online itu,  menjalankan sesuai dengan hasil kesepakatan.  Kalau itu di luar dari kesepakatan misalnya dengan harga  tertinggi dan terendah, kalau di bawah harga terendah yang disepakati, itu kesalahan dan itu harus diberi sanksi. Karena itu menimbulkan masalah,  karena itu kasihan teman-teman yang masih manual,” tandasnya.

Dirinya juga minta kepada sopir angkot yang merasa keberatan supaya bisa menyampaikan aspirasinya melalui asosiasi sopir angkot. Tanpa harus melakukan aksi demo atau mogok.  Karena mogok itu merugikan banyak orang,  juga merugikan diri sendiri.(roy).

JAYAPURA– Pejabat Walikota Jayapura Frans Pekey menanggapi persoalan kehadiran angkutan online di kota Jayapura yang saat ini masih menjadi polemik dengan Para pemilik ataupun sopir angkutan umum yang masih menggunakan sistem manual.

Menurutnya kehadiran angkutan online ini memang tidak bisa serta merta ditolak atau dicabut izinnya.  Karena itu merupakan suatu bentuk kemajuan di suatu daerah. Untuk itu jika menolak taxi online sama dengan kembali ke zaman dulu.

“Kota Jayapura ini adalah kota yang maju dan modern,  dalam kemajuan dan modernisasi itu ada dinamika masyarakat yang diikuti dengan kemajuan teknologi. Itu kita tidak bisa elakan,  kalau kita menolak, kita tidak akan maju-maju” kata Frans Pekey, Selasa (13/6).

Dia mengatakan, Kota Jayapura saat ini menjadi kota yang kompetitif, kota yang bersaing,  Apalagi sebagai ibukota Provinsi Papua. Karena itu dia menyarankan, tetap membuka  ruang tetapi  tidak sebebas-bebasnya,  ada batasan-batasan.

“Tetapi kita tidak boleh menutup pintu dengan inovasi kemajuan kota ini, dari berbagai unsur misalnya,  kalau dulu angkutannya manual  pada zaman kami masih sekolah.  Sekarang eranya sudah tidak bisa lagi,  sekarang zamannya digital, kalau kita kembali ke seperti itu berarti kita kembali saja ke zaman dulu” katanya.

Namun yang paling penting dari semua itu adalah pengaturan.  Itu tugasnya pemerintah untuk mengatur trayeknya, harga terendah dan batasan harga tertinggi.  Persoalan ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu.  Itu sudah difasilitasi Dinas Perhubungan provinsi pada waktu itu.

“Yang saya harapkan  jasa angkutan online itu,  menjalankan sesuai dengan hasil kesepakatan.  Kalau itu di luar dari kesepakatan misalnya dengan harga  tertinggi dan terendah, kalau di bawah harga terendah yang disepakati, itu kesalahan dan itu harus diberi sanksi. Karena itu menimbulkan masalah,  karena itu kasihan teman-teman yang masih manual,” tandasnya.

Dirinya juga minta kepada sopir angkot yang merasa keberatan supaya bisa menyampaikan aspirasinya melalui asosiasi sopir angkot. Tanpa harus melakukan aksi demo atau mogok.  Karena mogok itu merugikan banyak orang,  juga merugikan diri sendiri.(roy).