JAYAPURA – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menilai Pemda Pegunungan Bintang dan Pemprov Papua Pegunungan dianggap gagal mengurus nasib pengungsi asal Distrik Oksob. Pasalnya, dikabarkan ada yang meninggal dunia di lokasi pengungsian, bahkan perempuan melahirkan tanpa pertolongan medis di lokasi pengungsian di tengah hutan.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menerangkan, sejak kontak senjata terjadi antara TNI-Polri dan TPNPB di Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Banyak masyarakat Distrik Oksob mengungsi ke hutan.
“Di lokasi pengungsian tak ada yang mengurus pengungsi, biasanya mereka diurus oleh relawan lokal dari lima kampung terdekat di lokasi tersebut,” terang Theo sebagaimana rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Sabtu (11/1). Kata Theo, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, perempuan dan lansia. Di lokasi pengungsian, ada beberapa ibu hamil dan melahirkan di tengah hutan.
“Anak-anak tersebut lahir tanpa bantuan medis, kemudian anak-anak tersebut mereka bungkus dengan daun yang ada di sekitar mereka,” kata Theo. Lanjut Theo, bahkan ada masyarkat yang meninggal dunia di lokasi pengungsian lantaran saat sakit tak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Theo menerangkan, pada 10 Januari 2024. Ada seorang ibu bernama Poropina Kalaka (70) dikabarkan telah meninggal dunia lokasi pengungsian.
Ia meninggal seperti orang asing. Ada juga dua orang lanjut usia bernama Efa Mimin dan Yowelina Uropmabin yang tidak bisa berjalan. “Menurut laporan, mereka sudah tua dan tidak sanggup berjalan kaki di hutan. Karena ketakutan sehingga dalam keadaan terpaksa kedua orang itu ikut rombangan untuk mengungsi,” terangnya.
Menurut Theo, pengungsi Pegunungan Bintang telah kehilangan tempat. Sebab kampung mereka dikuasai aparat keamanan. Dengan demikian, semua hak kebebasan mereka telah dirampas sepenuhnya oleh aparat keamanan. “Pertanyaannya adalah apakah mereka harus hidup sebagai orang asing di hutan dan tidak bisa hidup di kampung mereka sendiri, hidup dengan diselimuti rasa takut dan trauma yang panjang atas kehadiran militer di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan,” ? tanya Theo.
Terkait dengan nasib pengungsi, pihaknya merekomendasikan beberapa hal. Meminta Pemda Pegunungan Bintang dan Pemprov Papua Pegunungan memperhatikan kebutuhan warga di lokasi pengunsian. Pemerintah harus memperhatikan hak kebebasan mereka sebagai warga negara, memberikan hak kebebasan untuk hidup bebas.
“Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Pegunungan Bintang segera menjamin kebutuhan pangan di setiap lokasi pengungsian,” tegasnya. (fia/ade)
Seorang bayi yang lahir di lokasi pengungsian dan diselimuti daun, Jumat (10/1). ( Foto Theo Hesegem)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
