Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Merauke, ungkap Pj Rudy Sufahriadi, berpesan bahwa semua yang dilakukan pemerintah di Papua Selatan untuk memakmurkan masyarakat. ‘’Sudah pasti itu. Karena belum terselesaikan dengan bagus sehingga masih ada penolakan. Tapi kita akan melakukan pendekatan biar masyarakat tahu dan memahami,’’ terangnya.
Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi juga menegaskan bahwa pengembangan program ini di Papua Selatan tidak ada tanah masyarakat yang diambil. ‘’Tidak ada tanah masyarakat yang diambil,’’pungkasnya. Ditempat sama, Pimpinan Sementara DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun, mengatakan bahwa karena pihaknya baru dilantik, namun akan melakukan kajian lebih mendalam dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
‘’Kita juga perlu mempelajari program nasional yang sudah dicanangkan ini supaya seperti pernyataan saya saat pelantikan, kalaupun program ini tetap dilaksanakan maka kita tidak bisa menyampingkan hak-hak masyarakat adat. Harus ada keseimbangan,’’ katanya.
Dikatakan, di satu sisi pemerintah juga harus menghargai hak-hak masyarakat adat tapi dilain sisi masyarakat adat juga harus melihat manfaat dari program ini. sehingga kedua belah pihak harus saling memahami.
‘’Sementara kami DPR dapat menjadi penengah yang baik yang bisa memfasilitasi sehingga kepentingan rakyat diakomodir tapi kepentingan pemerintah juga bisa diakomodir,’’ tutupnya. (rel/ulo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Merauke, ungkap Pj Rudy Sufahriadi, berpesan bahwa semua yang dilakukan pemerintah di Papua Selatan untuk memakmurkan masyarakat. ‘’Sudah pasti itu. Karena belum terselesaikan dengan bagus sehingga masih ada penolakan. Tapi kita akan melakukan pendekatan biar masyarakat tahu dan memahami,’’ terangnya.
Pj Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi juga menegaskan bahwa pengembangan program ini di Papua Selatan tidak ada tanah masyarakat yang diambil. ‘’Tidak ada tanah masyarakat yang diambil,’’pungkasnya. Ditempat sama, Pimpinan Sementara DPRP Papua Selatan Heribertus Silubun, mengatakan bahwa karena pihaknya baru dilantik, namun akan melakukan kajian lebih mendalam dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
‘’Kita juga perlu mempelajari program nasional yang sudah dicanangkan ini supaya seperti pernyataan saya saat pelantikan, kalaupun program ini tetap dilaksanakan maka kita tidak bisa menyampingkan hak-hak masyarakat adat. Harus ada keseimbangan,’’ katanya.
Dikatakan, di satu sisi pemerintah juga harus menghargai hak-hak masyarakat adat tapi dilain sisi masyarakat adat juga harus melihat manfaat dari program ini. sehingga kedua belah pihak harus saling memahami.
‘’Sementara kami DPR dapat menjadi penengah yang baik yang bisa memfasilitasi sehingga kepentingan rakyat diakomodir tapi kepentingan pemerintah juga bisa diakomodir,’’ tutupnya. (rel/ulo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
