Mereka juga meminta Cyber Polda Papua bergerak cepat 1 kali 24 jam untuk mengungkap oknum yang merekam orang lain tanpa izin dengan tujuan mencemari nama baik korban, serta yang melakukan perekaman ilegal dan pembuat flayer hoax. “Kami meminta penyelenggara Bawaslu Papua lebih jeli dan tertib administrasi dalam merespon setiap objek laporan pengaduan pelanggaran Pemilu dengan memastikan ketentuan syarat formil dan materiil setiap organisasi kemasyarakatan,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Forum Pemuda Intelektual Mahasiswa Papua, Yusak Rabrageri mengeskan apapun yang terjadi, Pilkada harus damai di tanah Papua. “Tindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan hoax, aparat keamanan dan Bawaslu harus melihat ini secara bijaksana. Sebab bagi kami ada orang lain dibalik drama-drama ini,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyampaikan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Pemerintah hadir sebagai wasit yang tidak boleh mempengaruhi atau intervensi pelaksanaan Pemilu. “Kita mengharapkan penyelenggaraan Pemilu di Papua berjalan aman dan tertib. Oleh sebab itu, khusus video yang disampaikan, kami pemerintah provinsi tidak memihak kepada salah satu dan kami sebagai wasit,” ucap Yohanes saat menerima massa di halaman kantor Gubernur Papua.
Lanjutnya, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan kepada lembaga yang sudah ada yaitu Bawaslu Provinsi Papua. “Kita serahkan kasus ini ke Bawaslu sebab ini menjadi kewenangan mereka, pemerintah tidak bisa intervensi,” kata Yohanes.
Mereka juga meminta Cyber Polda Papua bergerak cepat 1 kali 24 jam untuk mengungkap oknum yang merekam orang lain tanpa izin dengan tujuan mencemari nama baik korban, serta yang melakukan perekaman ilegal dan pembuat flayer hoax. “Kami meminta penyelenggara Bawaslu Papua lebih jeli dan tertib administrasi dalam merespon setiap objek laporan pengaduan pelanggaran Pemilu dengan memastikan ketentuan syarat formil dan materiil setiap organisasi kemasyarakatan,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Forum Pemuda Intelektual Mahasiswa Papua, Yusak Rabrageri mengeskan apapun yang terjadi, Pilkada harus damai di tanah Papua. “Tindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan hoax, aparat keamanan dan Bawaslu harus melihat ini secara bijaksana. Sebab bagi kami ada orang lain dibalik drama-drama ini,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo menyampaikan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Pemerintah hadir sebagai wasit yang tidak boleh mempengaruhi atau intervensi pelaksanaan Pemilu. “Kita mengharapkan penyelenggaraan Pemilu di Papua berjalan aman dan tertib. Oleh sebab itu, khusus video yang disampaikan, kami pemerintah provinsi tidak memihak kepada salah satu dan kami sebagai wasit,” ucap Yohanes saat menerima massa di halaman kantor Gubernur Papua.
Lanjutnya, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan kepada lembaga yang sudah ada yaitu Bawaslu Provinsi Papua. “Kita serahkan kasus ini ke Bawaslu sebab ini menjadi kewenangan mereka, pemerintah tidak bisa intervensi,” kata Yohanes.
