JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengklaim 9 kabupaten/kota, termasuk Pemprov sendiri sudah melakukan pembayaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“NPHD Pilkada untuk KPU dan Bawaslu semuanya sudah lunas, menyusul biaya keamanannya segera diselesaikan,” kata Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos, di Kantor Gubernur Rabu (11/9).
Selama ini kendalanya kata Ramses adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum turun semua.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih “nunggak”.
Namun perkembangan terakhir kini Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Jayapura telah menuntaskan kewajibannya. Yang tersisa hanyalah Kabupaten Keerom. Padahal sejumlah agenda pihak penyelenggara sudah berjalan cukup lama.
Dan meski telah disinggung beberapa kali ternyata Keerom masih bergeming. Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa mengaku NPHD Pilkada untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan telah diselesaikan. Dengan nominal KPU sebesar Rp 55 miliar lebih dan untuk Bawaslu Rp 20 miliar.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mengklaim 9 kabupaten/kota, termasuk Pemprov sendiri sudah melakukan pembayaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“NPHD Pilkada untuk KPU dan Bawaslu semuanya sudah lunas, menyusul biaya keamanannya segera diselesaikan,” kata Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos, di Kantor Gubernur Rabu (11/9).
Selama ini kendalanya kata Ramses adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang belum turun semua.
“Intinya akan tetap diselesaikan khusunya untuk NPHD masalah keamanan,” tegas Ramses. Namun dari 8 kabupaten dan 1 kota sebelumnya diberitakan jika Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom yang masih “nunggak”.
Namun perkembangan terakhir kini Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Jayapura telah menuntaskan kewajibannya. Yang tersisa hanyalah Kabupaten Keerom. Padahal sejumlah agenda pihak penyelenggara sudah berjalan cukup lama.
Dan meski telah disinggung beberapa kali ternyata Keerom masih bergeming. Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa mengaku NPHD Pilkada untuk KPU, Bawaslu dan pihak keamanan telah diselesaikan. Dengan nominal KPU sebesar Rp 55 miliar lebih dan untuk Bawaslu Rp 20 miliar.
