NABIRE-Jumlah kasus HIV di Papua Tengah terus menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua Tengah, hingga pertengahan 2025 tercatat 23.861 kasus HIV, dengan sebagian besar penderita berada pada usia produktif 15–49 tahun.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat penularan HIV di wilayah Papua Tengah tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga mulai merambah kelompok remaja. Untuk mengatasi hal ini, KPA Papua Tengah menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) Papua Tengah dalam upaya memasukkan materi pencegahan HIV/AIDS sebagai bagian dari mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) di sekolah.
Ketua KPA Papua Tengah, Frenny Anouw mengatakan edukasi sejak dini adalah kunci memutus mata rantai penularan. “Tugas kami di KPA adalah melakukan edukasi di sekolah, gereja, kalangan masyarakat, dan tempat-tempat umum.
Namun, kami tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk sosialisasi di sekolah, diperlukan izin dan koordinasi dengan dinas terkait sehingga kami gandeng Dinas Pendidikan Papua Tengah,” jelas Ketua KPA Papua Tengah, Frenny Anouw saat memberikan keterangan kepada pers usai menandatangani MoU dengan Disdik Papua Tengah, Senin, (11/8).
NABIRE-Jumlah kasus HIV di Papua Tengah terus menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua Tengah, hingga pertengahan 2025 tercatat 23.861 kasus HIV, dengan sebagian besar penderita berada pada usia produktif 15–49 tahun.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat penularan HIV di wilayah Papua Tengah tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tetapi juga mulai merambah kelompok remaja. Untuk mengatasi hal ini, KPA Papua Tengah menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) Papua Tengah dalam upaya memasukkan materi pencegahan HIV/AIDS sebagai bagian dari mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) di sekolah.
Ketua KPA Papua Tengah, Frenny Anouw mengatakan edukasi sejak dini adalah kunci memutus mata rantai penularan. “Tugas kami di KPA adalah melakukan edukasi di sekolah, gereja, kalangan masyarakat, dan tempat-tempat umum.
Namun, kami tidak bisa melakukannya sendiri. Untuk sosialisasi di sekolah, diperlukan izin dan koordinasi dengan dinas terkait sehingga kami gandeng Dinas Pendidikan Papua Tengah,” jelas Ketua KPA Papua Tengah, Frenny Anouw saat memberikan keterangan kepada pers usai menandatangani MoU dengan Disdik Papua Tengah, Senin, (11/8).
