*Ratusan Pastor Katolik Se-Papua Serukan Kamanusiaan, Keadilan, Kebenaran dan Keselamatan Bagi OAP di Tanah Leluhurnya
JAYAPURA- Ratusan Pastor Katolik se-Papua ikut menyuarakan kemanusiaan, keadilan dan kebenaran serta keselamatan hidup orang asli Papua (OAP) di atas tanah leluhurnya. Terutama melihat berbagai kasus konflik bersenjata yang menghilangkan nyawa warga sipil di tanah Papua.
Dalam aksi seruan yang dibacakan oleh Perwakilan Para Pastor se-Tanah Papua, RD. John Bunai, mengungkapkan bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong. Di tanah ini, telah ada dan sedang hidup manusia berkulit hitam dan berambut keriting, etnis/ras Melanesia dan berbagai etnis serta ras lainnya.
Tanah Papua menurutnya merupakan milik OAP sejak zaman leluhur sebelum digabung/bergabung dengan negara Indonesia. “Sampai saat ini OAP berada dan hidup dalam pembagian yang jelas dalam 7 wilayah adat, yakni Lapago, Meepago, Mamta, Ha anim, Saireri (di Provinsi Papua), serta Domberay dan Bomberay (di Provinsi Papua Barat),” bebernya dalam konferensi pers yang diterima cenderawasih pos di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis (11/11).
Menurut Pastor John, para pastor melihat Indonesia selalu mengklaim bahwa Papua adalah bagian dari NKRI sejak tahun 1969 (setelah peristiwa PEPERA) sampai tahun 2021 ini. Selama itu kepada orang Papua diajarkan hal-hal seperti: bagaimana hidup sebagai warga Negara Indonesia yang baik, diajarkan nilai-nilai hidup bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan diajarkan pula sejumlah lagu antara lain: Dari Sabang Sampai Merauke, Satu Nusa Satu Bangsa, Indonesia Tanah Air Beta, Tujuh Belas Agustus Tahun 45, dan upacara bendera serta penghormatan kepada para pahlawan dan bendera merah putih.
“Tugas negara mestinya mencerminkan apa yang diajarkan, yakni: 1) melindungi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 2) mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Melalui pembangunan yang merata, 3) menciptakan keadilan dan perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 4) melindungi unsur-unsur masyarakat Indonesia terhadap gangguan dari dalam maupun dari luar,” jelasnya.
Namun menurut John kenyataan berbicara lain. Berita terkini dari Intan Jaya, tentang seorang balita bernama Napelinus Sondegau (2 tahun) tertembak dalam kontak tembak antara pasukan gabungan TNI-Polri melawan gerilyawan TPNPB pada tanggal 26 Oktober 2021 malam. Anak kecil itu sempat bertahan beberapa saat, tapi akhirnya meninggal dunia karena peluru menghantam tubuhnya tepat di bagian perut sampai tali perutnya keluar.
“Ada korban lain yang juga adalah anak di bawah umur bernama Yoakim Majau (9 tahun). Peluru bersarang di tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam perawatan,” katanya.
Pastor John menuturkan bahwa masih banyak lagi peristiwa kemanusiaan yang terjadi sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2021 ini. “Di mana-mana terdengar seruan Papua bukan NKRI, Papua merdeka. Di mana-mana terjadi penembakan masyarakat sipil dengan pelbagai alasan, termasuk alasan yang klasik, yakni yang ditembak adalah KKB/KKSB dan anggota separatis. Padahal yang menjadi korban adalah masyarakat sipil,” ujarnya.
Bahkan kasus-kasus kemanusiaan seperti itu tidak ada proses hukum secara transparan apalagi sampai tuntas. Kenyataan ini, membuat masyarakat Papua, sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah Indonesia. Karena keyakinan bahwa Papua bersama Indonesia tidak ada masa depan yang jelas. Maka banyak orang merasa sebaiknya Merdeka saja, lepas dari NKRI.
“Kami meminta kepada para Duta Besar Negara-Negara sahabat agar mendesak semua kubu yang berperang, yaitu TNI-Polri dan TPN/OPM agar segera mengadakan gencatan senjata/jeda kemanusiaan. Mendorong Pemerintah RI agar segera pula membuka ruang dialog dengan orang Papua, dalam hal ini dengan ULMWP (dan JDP/melalui JDP). Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua. Mencegah terjadinya saling mempersalahkan dalam Sidang Umum PBB, hal mana sangat memalukan,” pintanya.
Tak hanya itu, Pastor John membeberkan bahwa pihaknya meminta kepada Duta Besar Vatikan di Jakarta sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, dan kepada pemimpin negara-negara pemberi dana kepada Pemerintah RI atas nama pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua.
“Kami menyampaikan pesan bahwa sesudah 20 tahun Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, Otsus ternyata gagal dalam tujuannya. Walaupun alam Papua kaya (“surga kecil yang jatuh ke bumi”) namun rakyatnya miskin. Hal ini diteguhkan dengan data dari BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat menempati urutan satu dan dua dari kesepuluh Provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen,” tambahnya.
Pastor John menyampaikna, pihaknya menyerukan kepada negara dan instansi pemberi dana demi pembangunan di Papua agar dapat meninjau kembali bentuk kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh tanah Papua.
Di sana terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan. Bahkan seruan para Pastor dipandang miring malah mereka dinilai sebagai separatis/pendukung TPN/OPM.
“Kepada OAP yang berbeda ideologi Politik: Pro NKRI dan Pro Papua Merdeka. Kami berseru agar tidak lagi memperkeruh keadaan ini, demi berlangsungnya zona nyaman/jeda kemanusiaan, agar mempermudah dimulainya langkah-langkah konkrit dan strategis untuk dialog Jakarta-Papua,” ucapnya
Pastor John mewakili seluruh pastor juga meminta kepada saudara-saudari non Papua yang hidup, mencari nafkah dan berkarya di tanah leluhur orang Papua, agar tetap melaksanakan karya-karyanya dan senantiasa berdoa serta menjaga kenyamanan bersama, supaya dapat terjadi jeda kemanusiaan menuju dialog Jakarta-Papua.
“Kepada kelompok orang yang suka memperkeruh suasana di tanah Papua, melalui media sosial dengan menyebarkan berita-berita bohong yang mengancam perpecahan serta mengadu domba sesama warga. Kami berseru agar baik para wartawan benaran maupun gadungan, supaya turut mendukung langkah-langkah menuju jeda kemanusiaan, dengan memberitakan hal-hal yang mengarah kepada pemecahan masalah konflik Papua,” tegasnya.
Pastor John dalam seruan meminta kepada semua Pastor Paroki dan umat Katolik di setiap Paroki dalam lima Keuskupan di tanah Papua, supaya mempersembahkan doa dan perayaan Ekaristi khusus untuk saudara-saudari kita yang sedang menderita karena konflik yang berkepanjangan. Sekaligus juga mengusahakan penyaluran bantuan melalui Paroki dan Keuskupan untuk selanjutnya diteruskan kepada para korban di manapun berada, secara khusus di Intan Jaya, Nduga, Kiwirok dan Maybrat.
Sementara itu, Agustina Ondou (21), korban penembakan yang diduga dilakukan oknum aparat TNI di Sugapa Kabupaten Intan Jaya tengah mendapatkan perawatan intensif dan maksimal di Rumah Sakit Mimika.
Kapolres Intan Jaya, AKBP. Sandi Sultan menyampaikan, kondisi luka Agustina di bagian perut sudah membaik sejak mendapatkan penanganan medis sejak Rabu (10/11) lalu.
“Kondisinya alhamdulillah sudah baik. Rencana dirujuk ke Jayapura terkait dengan luka di pelipis mata kanan yang terserempet peluru rekoset,” kata Kapolres, Kamis (11/11)
Untuk warga yang mengamankan diri lanjut Kapolres, sudah diizinkan beraktivitas. Ia berharap, semua bisa kembali normal.
Tertembaknya Agustina menjadi perhatian semua pihak. Apalagi perempuan 21 tahun itu diduga tertembak oknum anggota TNI saat perjalanan pulang membeli bahan makanan di Sugapa.
Terkait tertembaknya Agustina, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro menyampaikan pihaknya masih melakukan penyelidikan.
“Masih dalam penyelidikan, yang pasti sudah ada penanganan terkait dengan kasus ini,” kata Danrem saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Untuk situasi Intan Jaya Lanjut Danrem, situasi landai, dimana anggota tetap melakukan pengamanan di Sugapa ibukota Intan Jaya.
Secara terpisah, salah satu tokoh agama di Intan Jaya menyampaikan, Intan Jaya kondusif sejak 4 hari terakhir tanpa kontak senjata. Termasuk pasca tertembaknya Agustina, tak ada kontak senjata antara TNI-Polri dan OPM saat itu.
“Tidak ada lagi bunyi tembakan, bupati dan aparat sudah beritahukan para pengungsi bisa kembali ke rumah mereka masing-masing, sudah bisa membuka kios, hanya saja diminta tetap waspada,” ucap tokoh agama yang enggan namanya dikorankan.
Sekalipun pedagang diizinkan membuka kios, namun yang diperbolehkan berbelanja di kios hanyalah para perempuan. Sementara laki-laki tidak diizinkan dengan alasan takutnya adalah OPM. Hal ini sebagaimana arahan yang diberikan kepada warga..
Informasi lainnya yaitu warga belum bisa ke kebun, hanya diperbolehkan ke kebun di halaman rumah. “Sebagian warga masih ada di lokasi pengungsian, sebagian sudah keluar meningalkan Intan Jaya menuju ke Mimika dan Nabire,” tutupnya. (bet/fia/nat)
