Friday, April 26, 2024
32.7 C
Jayapura

Waspada Dua Penyebab Karhutla

KETERANGAN PERS: Kepala BBKSDA Papua,  Edward Sembiring (dua dari kanan) bersama Ketua SK SMA Pengda Papua, Ridwan Atmojo (paling kanan) ketika memberikan keterangan pers di Balai Kampung Dosay, Sabtu (11/8) ( FOTO : Gamel/Cepos )

Kabupaten Merauke Berpotensi Terjadi Karhutla 

JAYAPURA-Instruksi tegas Presiden Joko Widodo agar  seluruh daerah bisa meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian khusus di Papua. Papua menjadi satu dari enam provinsi yang menjadi rawan terjadi Karhutla dan pemerintah pusat telah membeberkan berapa kerugian yang bisa terjadi jika ada hutan atau lahan yang terbakar. Dari rilis Februari 2019 nilai kerugian dari  karhutla di Indonesia mencapai Rp 221 triliun.  

Untuk Papua, Kabupaten Merauke masih dianggap berpotensi terjadinya kebakaran. Nah untuk penyebabnya sendiri disebutkan ada dua hal yang bisa menyebabkan kebakaran lahan atau  hutan. Pertama karena disengaja dibakar dan kedua faktor alam. Biasanya karena suhu yang panas dan terjadi gesekan antar daun atau rumput. 

“Kami pikir perintah  presiden serta menteri jelas dan memang perintah 2015 itu masih berlaku. Jika ada dan tak bisa ditangani bisa dipecat namun secara fungsi BBKSDA hanya mengkoordinasikan. Sebab di Papua ada balai Pengendalian Perubahan Iklim yang menangani kebakaran. Tapi kami tetap ada disitu, bersama-sama menangani,” kata Kepala BBKSA  Papua, Edward Sembiring di Dosay Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Sabtu (11/8).

Baca Juga :  Tiga Pelaku Kasus Mutilasi Akui Hanya Ikuti Perintah

 Namun menindaklanjuti kondisi kekinian ini, saat ini di Papua juga telah dibentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tugasnya menangani kebakaran hutan atau lahan. “Masyarakat peduli api ini ada di kabupaten. Nah untuk kawasan konservasi kami tetap berkoordinasi melalui resort yang ada,” kata Sembiring. 

Hanya saja diakui angka kebakaran hutan dan lahan belum signifikan meski masih ditemukan asap. “Kemarin saya dengar ada dan langsung ditindaklanjuti, tapi ini di luar cagar alam,” tambahnya. 

Edward mengaku Kabupaten Merauke paling sering terjadi kebakaran  namun dilakukan secara tradisional. Ini dijelaskan bukan untuk bukaan lahan namun permudaan pakan satwa dan biasa dilakukan diakhir kemarau Juli-Agustus. “Saya cukup khawatir dengan cuaca seperti ini apalagi di Sumatera sudah terjadi dan ini bikin kewalahan dan ini menjadi atensi,” imbuhnya. 

Baca Juga :  Tak Ada OAP di Kabinet, Partai Demokrat Papua Kecewa

Ditambahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura, Klemens Ayomi bahwa pihaknya sudah membentuk MPA pada November 2019 dengan jumlah 50 orang dari Sentani Barat dan Sentani Timur dan mulai action. 

“Untuk kabupaten di lokasi ada banyak, salah satunya di jembatan II dan  kampung harapan. Penyebab sendiri ada karena faktor alam atau disengaja dibakar. Faktor alam bisa karena gesekan alang-alang,” ujar Klemens. (ade/nat)

KETERANGAN PERS: Kepala BBKSDA Papua,  Edward Sembiring (dua dari kanan) bersama Ketua SK SMA Pengda Papua, Ridwan Atmojo (paling kanan) ketika memberikan keterangan pers di Balai Kampung Dosay, Sabtu (11/8) ( FOTO : Gamel/Cepos )

Kabupaten Merauke Berpotensi Terjadi Karhutla 

JAYAPURA-Instruksi tegas Presiden Joko Widodo agar  seluruh daerah bisa meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian khusus di Papua. Papua menjadi satu dari enam provinsi yang menjadi rawan terjadi Karhutla dan pemerintah pusat telah membeberkan berapa kerugian yang bisa terjadi jika ada hutan atau lahan yang terbakar. Dari rilis Februari 2019 nilai kerugian dari  karhutla di Indonesia mencapai Rp 221 triliun.  

Untuk Papua, Kabupaten Merauke masih dianggap berpotensi terjadinya kebakaran. Nah untuk penyebabnya sendiri disebutkan ada dua hal yang bisa menyebabkan kebakaran lahan atau  hutan. Pertama karena disengaja dibakar dan kedua faktor alam. Biasanya karena suhu yang panas dan terjadi gesekan antar daun atau rumput. 

“Kami pikir perintah  presiden serta menteri jelas dan memang perintah 2015 itu masih berlaku. Jika ada dan tak bisa ditangani bisa dipecat namun secara fungsi BBKSDA hanya mengkoordinasikan. Sebab di Papua ada balai Pengendalian Perubahan Iklim yang menangani kebakaran. Tapi kami tetap ada disitu, bersama-sama menangani,” kata Kepala BBKSA  Papua, Edward Sembiring di Dosay Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Sabtu (11/8).

Baca Juga :  Tiga Pelaku Kasus Mutilasi Akui Hanya Ikuti Perintah

 Namun menindaklanjuti kondisi kekinian ini, saat ini di Papua juga telah dibentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tugasnya menangani kebakaran hutan atau lahan. “Masyarakat peduli api ini ada di kabupaten. Nah untuk kawasan konservasi kami tetap berkoordinasi melalui resort yang ada,” kata Sembiring. 

Hanya saja diakui angka kebakaran hutan dan lahan belum signifikan meski masih ditemukan asap. “Kemarin saya dengar ada dan langsung ditindaklanjuti, tapi ini di luar cagar alam,” tambahnya. 

Edward mengaku Kabupaten Merauke paling sering terjadi kebakaran  namun dilakukan secara tradisional. Ini dijelaskan bukan untuk bukaan lahan namun permudaan pakan satwa dan biasa dilakukan diakhir kemarau Juli-Agustus. “Saya cukup khawatir dengan cuaca seperti ini apalagi di Sumatera sudah terjadi dan ini bikin kewalahan dan ini menjadi atensi,” imbuhnya. 

Baca Juga :  Ketiga Capres Serius Ingin Selesaikan Persoalan Papua

Ditambahkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura, Klemens Ayomi bahwa pihaknya sudah membentuk MPA pada November 2019 dengan jumlah 50 orang dari Sentani Barat dan Sentani Timur dan mulai action. 

“Untuk kabupaten di lokasi ada banyak, salah satunya di jembatan II dan  kampung harapan. Penyebab sendiri ada karena faktor alam atau disengaja dibakar. Faktor alam bisa karena gesekan alang-alang,” ujar Klemens. (ade/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya