Ia juga menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan seluruh penyelenggara di daerah untuk menyukseskan PSU. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Papua, Amandus Situmorang mengingatkan KPU untuk memastikan distribusi logistik ke kabupaten/kota dilakukan secara hati-hati dan sesuai prosedur.
Hal ini kata Amandus agar tidak terjadi kesalahan serupa. Selain itu, setiap kerusakan logistik yang ditemukan harus segera dilaporkan dan diganti tepat waktu, agar tidak mengganggu proses pemungutan suara.
“Jika ada kerusakan logistik maka segera dilaporkan dan dilakukan penggantian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kelancaran PSU,” ujarnya.
Amandus juga turut menyoroti daerah-daerah dengan akses yang sulit dijangkau seperti Waropen, Mamberamo Raya, dan Sarmi. Dimana daerah ini harus ditempuh dengan pesawat kecil atau speedboat. Ia meminta KPU menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengiriman logistik ke wilayah-wilayah tersebut.
“KPU harus mengantisipasi pengiriman ke daerah-daerah terpencil agar logistik tidak rusak di perjalanan,” tegasnya.
Kata Amandus, Bawaslu Papua akan melakukan pengawasan langsung terhadap proses distribusi logistik hingga ke tingkat distrik dan kampung. Dengan waktu yang tersedia cukup panjang maka tidak boleh ada alasan terjadinya penundaan atau pencoblosan susulan akibat logistik tidak tiba tepat waktu.
“Proses pengiriman harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Kami harap ini bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Amandus.
Amandus juga menegaskan bahwa tahapan kampanye sudah berlangsung, sehingga semua pihak yang dilarang terlibat secara hukum, seperti TNI, Polri, dan ASN, wajib menjaga netralitas. “Semua aparatur negara harus netral. Ini penting agar PSU berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” pungkasnya. (fia/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
