JAYAPURA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua melaksanakan diseminasi dan negosiasi konflik bersama anggota Batalyon A Pelopor satuan Brimob Polda Papua di Mako Brimob Kotaraja, Senin (10/6) kemarin.
Kepala Komnas HAM wilayah Papua, Frits Ramandey, S.Sos, MH, menjelaskan kegiatan tersebut sangatlah penting diberikan kepada Brimob untuk meningkatkan ide atau gagasan, dalam penanganan konflik. Karena menurut Frits, setiap saat anggota ini pasti bersentuhan langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik. Baik itu konflik sosial, konflik sumber daya alam, maupun konflik dalam momen-momen politik.
“diseminasi HAM itu penting bagi anggota Brimob supaya mereka juga punya pengetahuan yang cukup dengan prinsip definisi HAM. Apa yang mereka lakukan karena apa, supaya apa yang mereka lakukan tidak kemudian negara menjadi pihak yang dituduh melanggar HAM, karena tindakan aparatur negara itu mewakili negara,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos kemarin.
Jadi Dia mengharapkan tindakan anggota Brimob tidak melakukan unsur kekerasan, sehingga tidak dikatakan pelanggaran hak asasi manusia.
Dijelaskannya didalam diseminasi ini pihaknya memberikan trainning singkat tentang materi negosiasi dalam konflik. Ini menjadi penting mengingat momentum Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan momentum lainnya pasti membutuhkan anggota Brimob yang memiliki kemampuan secara teori dalam penanganan konflik.
JAYAPURA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua melaksanakan diseminasi dan negosiasi konflik bersama anggota Batalyon A Pelopor satuan Brimob Polda Papua di Mako Brimob Kotaraja, Senin (10/6) kemarin.
Kepala Komnas HAM wilayah Papua, Frits Ramandey, S.Sos, MH, menjelaskan kegiatan tersebut sangatlah penting diberikan kepada Brimob untuk meningkatkan ide atau gagasan, dalam penanganan konflik. Karena menurut Frits, setiap saat anggota ini pasti bersentuhan langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik. Baik itu konflik sosial, konflik sumber daya alam, maupun konflik dalam momen-momen politik.
“diseminasi HAM itu penting bagi anggota Brimob supaya mereka juga punya pengetahuan yang cukup dengan prinsip definisi HAM. Apa yang mereka lakukan karena apa, supaya apa yang mereka lakukan tidak kemudian negara menjadi pihak yang dituduh melanggar HAM, karena tindakan aparatur negara itu mewakili negara,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos kemarin.
Jadi Dia mengharapkan tindakan anggota Brimob tidak melakukan unsur kekerasan, sehingga tidak dikatakan pelanggaran hak asasi manusia.
Dijelaskannya didalam diseminasi ini pihaknya memberikan trainning singkat tentang materi negosiasi dalam konflik. Ini menjadi penting mengingat momentum Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan momentum lainnya pasti membutuhkan anggota Brimob yang memiliki kemampuan secara teori dalam penanganan konflik.
