MIMIKA – Di Tanah Papua, aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis beberapa waktu lalu pecah di beberapa daerah di tanah Papua, seperti di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Nabire, dan Kota Jayapura. Selain beberapa daerah di atas, di Kabupaten Mimika, sekelompok pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sempat melakukan aksi.
Namun, karena tidak mendapatkan izin, mereka pun hanya diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di halaman salahsatu gereja di Jalan C. Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Presiden, pada Kementerian Pertahanan, Bidang Kedaulatan Negara, Dr. Lenis Kogoya mengatakan bahwa ia telah menggelar rapat bersama dengan jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Menurut Lenis bahwa isu-isu terkait dengan aksi demo penolakan program MBG di tanah Papua ini merupakan bagian dari gangguan keamanan negara, termasuk kaitannya dengan kedaulatan negara, pihaknya pun melaksanakan rapat selama dua kali mengenai persoalan tersebut.
“Hasil kesimpulan kita di sana (Kemenhan) bahwa dengan adanya tolak menolak ini, saya (memberi) masukkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa untuk lokasi itu bisa masuk di sekolah-sekolah, di yayasan atau di gereja-gereja, atau lembaga adat (yang) punya yayasan untuk bisa masuk membangun dapur umum (untuk MBG),” ujar Lenis saat ditemui di Mimika, Senin (10/3)
MIMIKA – Di Tanah Papua, aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis beberapa waktu lalu pecah di beberapa daerah di tanah Papua, seperti di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Nabire, dan Kota Jayapura. Selain beberapa daerah di atas, di Kabupaten Mimika, sekelompok pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sempat melakukan aksi.
Namun, karena tidak mendapatkan izin, mereka pun hanya diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di halaman salahsatu gereja di Jalan C. Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Presiden, pada Kementerian Pertahanan, Bidang Kedaulatan Negara, Dr. Lenis Kogoya mengatakan bahwa ia telah menggelar rapat bersama dengan jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Menurut Lenis bahwa isu-isu terkait dengan aksi demo penolakan program MBG di tanah Papua ini merupakan bagian dari gangguan keamanan negara, termasuk kaitannya dengan kedaulatan negara, pihaknya pun melaksanakan rapat selama dua kali mengenai persoalan tersebut.
“Hasil kesimpulan kita di sana (Kemenhan) bahwa dengan adanya tolak menolak ini, saya (memberi) masukkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa untuk lokasi itu bisa masuk di sekolah-sekolah, di yayasan atau di gereja-gereja, atau lembaga adat (yang) punya yayasan untuk bisa masuk membangun dapur umum (untuk MBG),” ujar Lenis saat ditemui di Mimika, Senin (10/3)
