“Lalu idealnya Inpers Nomor 5 setelah pelantikan dimungkinkan Maret dan April, tetapi saran saya sebaiknya dokumen-dokumen perencanaan sudah disiapkan sekarang sehingga kita bisa melakukan proses atau kemudian mereka melakukan proses seperti mendahului penetapan,” sambungnya.
Dengan begitu kata Debora, bisa dilakukan proses administrasinya. Namun dengan satu pernyataan bahwa tidak boleh menuntut ganti rugi bilamana dana itu tidak tersediadengan jumlah seperti nilai yang diinginkan.
“Prinsipnya semua bisa dilakukan, sekarang teman-teman OPD sebagaimana pengelola dana infrastruktur sudah punya perencanaan yang matang, sehingga kita langsung berproses,” ucapnya.
Sementara itu, disinggung apakah ada kontraktor atau penyedia jasa yang curhat terkait dengan efisiensi anggaran ? Debora mengaku belum bertemu, namun di lingkungan pemerintah dan DPR efeknya cukup besar.
“Misalnya mereka memiliki janji-janji politik kepada masyarakat saat kampanye di lokasi tertentu, dimana dalam kampanye mereka akan menyiapkan sarana prasaran. Tetapi dengan pemangkasan anggaran saat ini dana itu tidak tersedia sehingga janjinya dimungkinkan tidak bisa dipenuhi, itu akan muncul ketidakpercayaan masyarakat,” tandasnya.
Sementara dampak lain juga akan dirasakan oleh Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua. OPD ini dipastikan bakal terkena imbas dari pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kepala Dinas PUPR Papua, Amos Wenda menyebut, terjadi pemotongan Rp sekitar 250 miliar di PU. Dimana sebelumnya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang diberikan sebesar Rp 600 miliar.
“Pemangkasan anggaran Rp 250 miliar itu terdiri dari Rp 180 miliar bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan Rp 65 miliar bersumber dari dana alokasi khusus (DAK),” ucap Amos kepada wartawan, Senin (10/2).
Akibat pemangkasan ini, Amos akan mengurangi kebiasaan dengan segala kegiatan. Seperti mengurangi membangun infrastruktur di daerah-daerah, perbaikan jalan, pengaspalan dan lainnya. “Namun dikhawatirkan berdampak negatif terhadap negara, sebab tidak berkembang dalam hal pembangunan seperti jalan, jembatan, pembenahan pasar dan lainnya,” ujarnya.
Oleh sebab itu, untuk pembangunan ke depan kata Amos, pihaknya akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. “Tetap ada pembangunan, namun disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tandasnya.
Ditambahkan Bupati Terpilih Kabupaten Yahukimo, Didimus Yahuli bahwa program nasional saat ini tidak jelas sebab sejatinya seluruh bupati bekerja berdasar RPJMD yang sudah disampaikan dalam visi misi.
“Kami bingung mau bekerja mulai darimana sebab kami bekerja berdasar RPJMD namun dengan pemotongan anggaran besar-besaran dipastikan banyak yang akan terganggu dan akan menyulitkan daerah. Banyak hal yang akan mengguncang stabilitas APBD,” jelas Didimus usai menghadiri rapat paripurna DPRD Yahukimo di Hotel Ultima, Entrop tadi malam.
Ia menyampaikan jika APBD di Yahukimo dipangkas Rp 146 miliar dan itu sangat terasa sekali. “Harapan kami sebaiknya kami kelola dana BOS sehingga ada keseimbangan termasuk dana pendampingan desa yang sangat besar dihentikan saja. Ini biar antara APBN dan APBD itu seimbang. Jika ditarik dengan angka yang besar lalu ABPD DAU diberikan ke dana pendampingan desa dan BOS, BOK diberikan langsung kepada kepala puskesmas dan bendahara maka disinilah anggaran daerah sedang kacau. Yang jelas complicated sekali nantinya,” tutup Didimus. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
