Kesal Terancam Dideportasi, Para Ortu Gembok Kantor Gubernur

Yang paling disesalkan kata Joh, ketika pihak kampus maupun anak anak mahasiswa mengirimkan pesan ke email BPSDM Papua namun tak ada respon sampai hari ini, padahal program ini berdasarkan UU dengan menggunakan uang Ostsus sebesar ratusan M. Namun banyak anak anak Papua yang dilepaskan begitu saja.

John mengatakan, mereka akan tetap menduduki Kantor Gubernur, termasuk menggembok pagar sampai ada kejelasan dari Pemprov. “Kami akan menduduki Kantor Gubernur hingga anak anak kami yang sedang kuliah di luar negeri menyampaikan bahwa tunggakan mereka sudah dibayarkan oleh Pemprov, termasuk biaya kuliah untuk Januari-Juni 2024,” terangnya.

John juga menyindir, bahwa di saat anak anak mereka sedang kesulitan dengan biaya kuliah yang tidak dibayarkan, namun dilain sisi sebagian pejabat Pemprov justru memilih jalan jalan ke luar negeri.

“Di saat anak anak kami keluarkan air mata dengan masalah beasiswa, pejabat Pemprov  memilih jalan jalan ke luar negeri,” kata John.

Dikatakan John, sebelum mereka melakukan aksi gembok gerbang Kantor Gubernur. Sempat ada komunikasi dengan Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun melalui sambungan telfon.

“Kemarin saat percakapan via telfon, dalam kondisi sakit Bapak Pj Gubernur minta tidak boleh digembok. Beliau sedang berusaha untuk pulang ke Jayapura,” ungkapnya.

Sementara itu, John mengatakan penerima beasiswa Siswa Unggul Papua dari Provinsi Papua sebanyak 1.623. Dengan rincian 1.347 mahasiswa berkuliah di dalam negeri dan 276 mahasiswa yang berkuliah di luar negeri.

Adapun ribuan mahasiswa penerima beasiswa Unggul Papua dari Provinsi Papua itu terdiri atas Kota Jayapura (636 mahasiswa), Kabupaten Jayapura (472 mahasiswa), Kabupaten Biak Numfor (238 mahasiswa), Kabupaten Kepulauan Yapen (105 mahasiswa), Kabupaten Supiori (59 mahasiswa). Ada juga mahasiswa dari Kabupaten Keerom (38 mahasiswa), Kabupaten Sarmi (37 mahasiswa), Kabupaten Mamberamo Raya (23 mahasiswa) dan Kabupaten Waropen (15 mahasiswa).

“Sebesar Rp 116 M yang menjadi tunggakan Pemprov terkait biaya beasiswa dari Juli-Desember tahun 2023,” tegasnya.

Yang paling disesalkan kata Joh, ketika pihak kampus maupun anak anak mahasiswa mengirimkan pesan ke email BPSDM Papua namun tak ada respon sampai hari ini, padahal program ini berdasarkan UU dengan menggunakan uang Ostsus sebesar ratusan M. Namun banyak anak anak Papua yang dilepaskan begitu saja.

John mengatakan, mereka akan tetap menduduki Kantor Gubernur, termasuk menggembok pagar sampai ada kejelasan dari Pemprov. “Kami akan menduduki Kantor Gubernur hingga anak anak kami yang sedang kuliah di luar negeri menyampaikan bahwa tunggakan mereka sudah dibayarkan oleh Pemprov, termasuk biaya kuliah untuk Januari-Juni 2024,” terangnya.

John juga menyindir, bahwa di saat anak anak mereka sedang kesulitan dengan biaya kuliah yang tidak dibayarkan, namun dilain sisi sebagian pejabat Pemprov justru memilih jalan jalan ke luar negeri.

“Di saat anak anak kami keluarkan air mata dengan masalah beasiswa, pejabat Pemprov  memilih jalan jalan ke luar negeri,” kata John.

Dikatakan John, sebelum mereka melakukan aksi gembok gerbang Kantor Gubernur. Sempat ada komunikasi dengan Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun melalui sambungan telfon.

“Kemarin saat percakapan via telfon, dalam kondisi sakit Bapak Pj Gubernur minta tidak boleh digembok. Beliau sedang berusaha untuk pulang ke Jayapura,” ungkapnya.

Sementara itu, John mengatakan penerima beasiswa Siswa Unggul Papua dari Provinsi Papua sebanyak 1.623. Dengan rincian 1.347 mahasiswa berkuliah di dalam negeri dan 276 mahasiswa yang berkuliah di luar negeri.

Adapun ribuan mahasiswa penerima beasiswa Unggul Papua dari Provinsi Papua itu terdiri atas Kota Jayapura (636 mahasiswa), Kabupaten Jayapura (472 mahasiswa), Kabupaten Biak Numfor (238 mahasiswa), Kabupaten Kepulauan Yapen (105 mahasiswa), Kabupaten Supiori (59 mahasiswa). Ada juga mahasiswa dari Kabupaten Keerom (38 mahasiswa), Kabupaten Sarmi (37 mahasiswa), Kabupaten Mamberamo Raya (23 mahasiswa) dan Kabupaten Waropen (15 mahasiswa).

“Sebesar Rp 116 M yang menjadi tunggakan Pemprov terkait biaya beasiswa dari Juli-Desember tahun 2023,” tegasnya.